Eksaminasi untuk Menjawab Keraguan terhadap Polisi

Kepolisian selama ini mengklaim telah menggunakan pendekatan saintifik untuk mengungkap kematian Eky dan Vina. Dengan eksaminasi, kata Reza, klaim itu bisa diuji. Seandainya tidak terbukti, hasil eksaminasi itu bisa dianggap menjadi temuan baru. Temuan ini tentu dapat digunakan oleh terpidana pembunuh Eky dan Vina untuk mengajukan peninjauan kembali.

"Memang muncul paradoks bahwa, lewat eksaminasi, Polri justru membuka peluang bagi terbebasnya para terpidana yang dulunya dijebloskan ke penjara oleh Polri," kata Reza. “Jikapun (temuan itu) menjadi novum bagi terpidana untuk mengajukan PK, tidak ada pihak yang dipermalukan.”

Selain itu, kata Reza, langkah kedua yang bisa dilakukan kepolisian adalah mengecek, menakar, dan menguji tingkat integritas penyidik yang menangani kasus ini. Baik saat perisitiwa terjadi pada 2016 maupun penyidikan yang dilakukan pada 2024. “Saya menantikan, apa temuan Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri) setelah memeriksa penyidik,” ujarnya.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan eksaminasi diperlukan untuk menemukan fakta yang benar dalam kasus Vina Cirebon. Dengan begitu, hasil eksaminasi dapat meluruskan kesimpangsiuran informasi yang saat ini beredar di masyarakat. “Dan tentunya tidak membatalkan proses hukum yang sudah terjadi, yakni putusan pengadilan,” ucapnya.

Bambang sependapat dengan Reza tentang perlunya audit investigasi di lingkup internal Polri, terutama dalam penerapan prosedur operasi standar untuk mengungkap kematian Eky dan Vina. Dengan audit itu akan terlihat bagaimana penyidik menjalankan prosedur yang ditetapkan. “Apakah penyelidikan sudah dilakukan secara benar atau menggunakan cara-cara di luar SOP, seperti intimidasi dan kekerasan, kepada para tersangka ataupun saksi yang kemudian berujung pada pencabutan BAP,” katanya.

Bambang berharap kepolisian tidak defensif terhadap kritik yang menyoroti penanganan kasus Vina Cirebon. Justru dari kritik itulah kepolisian bisa memilah antara kepentingan personal, organisasi, dan penegakan hukum. “Penegakan hukum yang profesional tentu harus bisa berjarak dengan kepentingan-kepentingan individu ataupun kelompok,” ujarnya.

Dalam buku Panduan Eksaminasi Publik yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch, esensi eksaminasi adalah menguji atau menilai putusan hakim dan/atau dakwaan jaksa. Hal yang dinilai dan diuji, antara lain, adalah pertimbangan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, prosedur hukum acara, dan putusan/dakwaan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir, mengatakan eksaminasi dilakukan oleh tim eksaminator yang ditunjuk. Tujuannya adalah menguji metode, analisis, dan kesimpulan suatu produk hukum. “Melalui eksaminasi akan diketahui kelemahannya atau kekurangannya dalam menerapkan hukum pidana materiil atau hukum pidana formil,” katanya.

Mudzakkir mengatakan penerapan hukum yang tidak benar akan diketahui melalui eksaminasi itu. Sebab, pertimbangan putusan pengadilan akan dibaca serta dianalisis oleh eksaminator dan dipublikasikan. “Sehingga akan diketahui siapa pelaku dan motif yang sebenarnya sekaligus pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dan hakim dalam memproses dan mengadili perkara pidana."

Suasana saat polisi menggeledah kediaman Pegi Setiawan. Detik.com/Devteo Mahardika

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan eksaminasi sebetulnya bisa dilakukan oleh kejaksaan ataupun pengadilan. Jika dilakukan di pengadilan, hasil eksaminasi dapat menjadi rujukan untuk putusan hakim. Sedangkan di kejaksaan, eksaminasi bisa dilakukan agar kepolisian menyelidiki ulang kasus yang ditangani. “Kejaksaan sebagai dominus litis (pengendali perkara). Jadi perlu dicek. Kalau dirasa kasus ini sangat aneh atau penuh kejanggalan, kejaksaan bisa mengembalikan berkasnya ke kepolisian,” katanya.

Isnur mengatakan kejaksaan harus menjadi lembaga yang sensitif dalam setiap perkara, termasuk kasus pembunuhan Vina dan Eky. Apalagi belakangan muncul sengkarut yang menyelimuti perkara ini. “Misalnya, Pegi kemarin mengaku dia tidak membunuh. Kejaksaan perlu mengawasi secara kuat dakwaan sebagaimana yang dituntut,” Isnur menambahkan.

Menurut Isnur, YLBHI sering menangani kasus dugaan kepolisian salah tangkap hingga penyiksaan terhadap tersangka. Karena itu, dia tidak terlalu heran bahwa dugaan serupa muncul dalam kasus Vina Cirebon. "Jadi, perlu dibongkar semua, bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dalam kasus ini."

Isnur mengatakan, kalaupun eksaminasi dilakukan setelah kasus berjalan dan telanjur dilimpahkan, hasil eksaminasi itu bisa menjadi bahan argumentasi tambahan ketika pleidoi ataupun eksepsi atau bahkan berbentuk surat kepada pengadilan agar hakim menjadikannya sebagai fakta persidangan.

Namun Mudzakkir mengatakan hasil eksaminasi tidak mengikat secara hukum. Produk eksaminasi hanya sebatas imbauan secara moral karena lembaga eksaminator belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Hasil eksaminasi tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum,” katanya.