Karena Pegi Setiawan Diyakini Jadi Korban Salah Tangkap

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memberi perhatian atas kasus pembunuhan Vina, khususnya penangkapan terhadap Pegi Setiawan. Karena itu, Kompolnas merekomendasikan Polri agar menggelar audit investigasi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah dijalankan.

Menurut anggota Kompolnas, Poengky Indarti, audit investigasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah proses penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai dengan aturan. "Kompolnas akan melakukan pengawasan dan supervisi terhadap penanganan tersangka Pegi alias Perong ini,” kata Poengky kepada Antara, 6 Juni lalu. “Agar penyidikan tetap profesional, transparan, dan mandiri."  

Ihwal prosedur penangkapan dan penahanan yang dipersoalkan oleh tim pengacara Pegi, kata Poengky, hal itu bisa dilakukan melalui jalur praperadilan. “Untuk mengujinya harus dengan praperadilan,” ujarnya. Karena itu, tidak tepat tim pengacara mengajukan permohonan kepada Polri agar menjalankan gelar perkara khusus.

Prosedur gelar perkara diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Menurut peraturan itu, gelar perkara adalah kegiatan penyampaian/penjelasan tentang proses penyelidikan serta penyidikan oleh penyidik kepada peserta dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapat masukan atau koreksi. Tujuannya untuk menghasilkan rekomendasi guna menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Poengky menegaskan bahwa gelar perkara wajib dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa disebut tindak pidana atau bukan. “Output keputusan gelar perkara harus dilaksanakan oleh penyidik,” katanya.

Gelar perkara khusus, kata Poengky, diatur dalam Pasal 33 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Pelaksanaan gelar perkara khusus ada tiga, yaitu merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang beperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik, membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan, dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam Pasal 33 ayat 2 disebutkan, gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik mesti memiliki minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka.

Polisi menyusun sejumlah dokumen barang bukti tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, 26 Mei 2024. TEMPO/Prima mulia

Saat gelar perkara khusus, penyidik beserta ahli yang diundang akan meninjau kembali alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Nanti, kata Bambang, dua alat bukti yang menjadi dasar akan diuji kelayakannya, apakah kasus bisa lanjut atau tidak. “Bila tidak kuat, tentu penyidik tidak mampu mendapat bukti-bukti tambahan,” ujarnya.

Dalam kondisi itu pun bisa saja kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Hasilnya, status tersangka terhadap seseorang dapat digugurkan.

Untuk menerapkan gelar perkara khusus, Bambang mengatakan, cukup dilakukan satu kali dengan substansi pembahasan evaluasi gelar perkara sebelumnya. Dalam kasus Pegi Setiawan sebagai tersangka, Markas Besar Polri cukup melakukan supervisi dari gelar perkara yang dilakukan Polda Jawa Barat. “Kehebohan kasus ini secara sosial tidak harus diambil alih Bareskrim Polri,” katanya.

Dia menilai kasus pembunuhan Vina tidak harus diambil alih oleh Bareskrim Polri selama Polda Jawa Barat masih mampu. “Penyidikan kasus Pegi ini bisa dipilah dengan kasus audit investigasi perihal penyidikan delapan tahun lalu terhadap delapan orang yang sudah menjadi terpidana,” tutur Bambang.