Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua Frits Ramandey merekomendasikan agar pasukan keamanan yang dikirimkan jangan anggota baru. "Tapi mereka yang berpengalaman di Papua," kata Frits, saat dihubungi pada Kamis, 2 Mei 2024.
Dia berharap, petugas keamanan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua serta memiliki kesiapan mental untuk bertugas di daerah rawan konflik.
Rekomendasi ini disampaikan Frits menanggapi rencana Polda Papua mengirimkan anggota Brimob di Intan Jaya sebagai pasukan pengamanan tambahan.
Penambahan pasukan ini dilakukan kareba peningkatan konflik dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kelompok kesenjata itu menerang Polsek Homeyo dan membakar SD Inpres di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dalam penyerangan itu, satu warga sipil tewas ditembak. TPNPB-OPM menyebut pria 23 tahun yang dibunuh itu merupakan seorang anggota intelijen.
Menurut Ketua Komnas HAM Papua, pengiriman pasukan ke berbagai daerah rawan konflik memang sangat penting. Itu membuktikan negara hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun pengiriman pasukan yang besar tanpa memberikan arahan dan koordinasi berpotensi terjadi pendekatan tidak tepat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Frits mengatakan, TNI-Polri wajib berkoordinasi dengan dengan otoritas sipil, yakni anggota DPRD setempat, bupati, dan gubernur. "Karena bagaimana pun pendekatan menggunakan senjata tidak menjadi satu-satunya yang efektif menyelesaikan konflik," ujar dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aparat yang akan dibantukan mengamankan situasi keamanan di Intan Jaya, perlu menggunakan pendekatan humanis dan berdialog dengan warga. Hal itu dinilai akan membantu mengembalikan suasana kondusif pascakonflik. "Pendekatan kemanusiaan, pendekatan dialogis, itu bisa secara bertahap menyelesaikan konflik," tutur dia.
Sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan tim gabungan, yang terdiri dari Satgas Damai Cartenz dan Kogabwilhan III akan dikerahkan ke Sugapa, Intan Jaya. Pasukan tambahan ini akan mengamankan wilayah itu dari gangguan kelompok TPNPB-OPM.
Menurut Mathius, TPNPB-OPM menembaki Polsek Homeyo hingga menewaskan seorang warga sipil pada Selasa, 30 April 2024. Penyerbuan itu berakhir dengan pembakaran SDN Inpres Pogapa keesokan harinya, Rabu, 1 Mei 2024. Sekolah dasar di Pogapa itu berdekatan dengan Polsek Homeyo.
Penambahan personel TNI-Polri ini bertujuan agar gangguan dari kelompok bersenjata tidak meluas ke wilayah lain di Kabupaten Intan Jaya. "Mudah-mudahan pasukan dapat segera dikirim ke Sugapa agar membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin diganggu aksi penembakan oleh OPM," kata Fakiri, Rabu malam, 1 Mei 2024.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan pasukan Kodap VIII Intan Jaya yang dikomandoi Keny Tipagau dan Aprianus Bagubau membakar sekolah SDN Inpres Pogapa. Selain sekolah mereka pun membakar tenda jualan milik TNI-Polri di Pogapa, pukul 08.10 WIT.
"Hal itu dilakukan lantaran kios-kios tersebut milik TNI-Polri. Dan Keny Tipagau minta warga sipil segera kosongkan Kampung Pogapa, Kecamatan Homeyo," tutur Sebby melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Mei 2024.
Pilihan Editor: Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan