Bukti Jaksa Menjerat Robert Bonosusatya dalam Korupsi Timah

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyami Saiman mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung yang belum juga menetapkan Robert sebagai tersangka. Dia menyatakan Gedung Bundar—sebutan untuk gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus— sebenarnya sudah memiliki bukti yang mumpuni untuk menetapkan Robert sebagai tersangka korupsi timah. Boyamin mengaku telah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Robert kepada penyidik, beberapa waktu lalu. “Saya sudah serahkan bukti kepada Kejaksaan Agung untuk diolah,” kata Boyamin kepada Tempo, Senin kemarin.

Bukti itu, menurut dia, menunjukkan peran Robert sebagai pihak yang mendirikan dan mendanai sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi timah ini. Selain itu, Boyamin menyatakan Robert adalah penerima aliran dana korupsi tersebut. “RBS (Robert) adalah official benefit atau penikmat utama keuntungan serta  pemilik sesungguhnya perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal dan penambangan timah di lokasi IUP milik PT Timah Tbk,” kata Boyamin. 

Dia pun menyatakan telah mengirim surat somasi kepada Kejaksaan Agung pada 28 Maret lalu. Somasi itu dia kirim agar Kejagung segera menetapkan Robert sebagai tersangka. Boyamin menyatakan memberikan waktu satu bulan agar Korps Adhyaksa menyikapi somasinya tersebut. “Saya akan menunggu satu bulan untuk mengajukan gugatan praperadilan, kalau ternyata data saya tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Suparta dan Reza Andriansyah sebagai tersangka. Keduanya masing-masing menjabat Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Selain itu, penyidik telah menetapkan Harvey Moeis, yang disebut sebagai perpanjangan tangan PT RBT, sebagai tersangka. 

Laporan majalah Tempo edisi 26 Oktober 2018 berjudul Gara-gara Ulah Panglima menyebutkan Robert merupakan pemilik saham PT RBT. Saat itu, Robert pun mengakui memiliki saham di perusahaan itu. Tapi dia mengklaim perusahaannya tidak lagi menadah bijih timah ilegal dari para kolektor. RBT, kata Robert, menambang bijih  dari wilayah konsesi mereka sendiri. “Kami ada kapal sendiri. Kami sekarang kerja baik-baik,” ujarnya saat itu. 

Menurut data yang diperoleh Tempo, saat ini Robert memang sudah tak lagi tercatat sebagai pemilik saham PT RBT. Namun, menurut informasi yang diterima Tempo, Kejaksaan Agung telah mengantongi sejumlah bukti hubungannya dengan PT RBT.  Selain itu, Kejaksaan Agung disebut telah mengantongi data aliran dana dari PT RBT ke Robert. 

Tempo berusaha meminta konfirmasi temuan ini kepada Ketut dan Kuntadi. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya tak merespons konfirmasi Tempo. Kuasa hukum Robert dan PT RBT, Harris Arthur Hedar, pun tak merespons pesan yang dikirim Tempo. Tapi Harris sempat membantah tudingan kliennya terlibat dalam kasus ini ataupun menjadi pemilik PT RBT. Hanya, Harris mengakui bahwa Robert memiliki kedekatan dengan Suparta. “Mereka berdua memang berteman, sama-sama orang tambang,” ujarnya pada 7 Maret lalu. 

Keterlibatan Robert dalam kasus ini juga pernah dikupas majalah Tempo edisi 11-17 Maret 2024. Dalam laporan itu disebutkan Robert berperan penting dalam merealisasi kerja sama PT Timah dengan lima perusahaan smelter pada 2018. Robert disebut sempat bertemu dengan petinggi PT Timah dalam konferensi yang digelar Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. 

Pertemuan itu kemudian berlanjut di sebuah restoran milik Robert di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itulah dia mengumpulkan para pemilik perusahaan smelter yang kini bekerja sama dengan PT Timah.  Harris mengakui adanya pertemuan itu. Hanya, menurut dia, itu merupakan pertemuan biasa para pengusaha tambang. “Pak Suparta yang mengundang HM (Harvey Moeis),” kata Harris.