Kriminalisasi Film Dirty Vote

Natsir menyebutkan, penayangan Dirty Vote memunculkan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang kecurangan pemilu. Karena itu, dia menuding Feri dan kawan-kawan justru menghancurkan tatanan demokrasi dan membuat kegaduhan. "Pada masa tenang, membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres, itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu," ujarnya. Adapun aturan yang dilanggar itu adalah Pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Foksi adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 2016. Dalam situs resmi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebutkan bahwa ratusan santri Foksi telah bergabung dengan partai berlambang bunga mawar tersebut. Natsir menyebutkan, PSI memiliki ide dan pemikiran yang sejalan dengan Foksi. “Menyuarakan perbedaan (kemajemukan), menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan melawan korupsi secara nyata,” kata Natsir, 1 November 2023, seperti dikutip dari pemberitaan dalam situs PSI.

Menurut Feri, kritik yang ia sampaikan bersama Bivitri dan Zainal dalam Dirty Vote sebenarnya bukan masalah baru. Apalagi mereka pernah tergabung dalam sebuah Tim Percepatan Reformasi Hukum di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia untuk mengurus pembenahan aspek perundang-undangan dengan berbagai kajian.

Kementerian tersebut sebelumnya dipimpin oleh Mahfud Md., yang kini maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Namun, kata Feri, selama berada di tim itu, dia dan kawan-kawan bukan bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo walau sudah bertemu berkali-kali. “Kami tidak pernah menghentikan kritik kepada pemerintah,” ujar Feri.

Tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar dalam film Dirty Vote. Dok. Youtube

Zainal Arifin Mochtar mengatakan pembuatan film Dirty Vote sama sekali tidak berhubungan dengan calon presiden dan wakil presiden. Film ini juga tidak bertujuan menjatuhkan atau mendukung kandidat mana pun. Sebab, kritik yang dibungkus dalam film dokumenter ini menyasar pada kebijakan yang diterapkan secara serampangan oleh Presiden Joko Widodo dan para politikus.

Setelah dilaporkan ke polisi oleh Foksi, Zainal akan mempengaruhi sikapnya. “Saya cuma berharap teman-teman sejawat mengunjungi saya kalau ditahan nanti,” kata Zainal dalam sebuah diskusi secara daring di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kemarin.

Pernyataan serupa disampaikan Bivitri. Ia sudah siap dengan konsekuensi yang dihadapi setelah Dirty Vote dirilis. Bahkan, untuk menghadapi risiko hukum, dia dan tim pembuatan film juga sudah mendiskusikan secara mendalam. “Tim hukum sudah banyak sekali yang bersedia mau membantu,” katanya.

Bivitri Susanti mengatakan bersedia terlibat dalam film tersebut agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kecurangan luar biasa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kecurangan itu tidak bisa didiamkan hanya karena menjaga kelancaran pemilu. “Sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujarnya.

Sementara itu, Dandhy Laksono tidak ingin membahas langkah-langkah yang akan dilakukan setelah dilaporkan ke polisi. Dia hanya berharap kepolisian cukup cerdas untuk menilai laporan tersebut dalam konteks sosial-politik.

Tentunya, kata Dandhy, kejadian seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, tidak akan terulang lagi. Mengingat laporan tersebut atas tuduhan pencemaran nama Luhut, tapi akhirnya Haris dan Fatia bebas. “Kita lihat saja arahnya ke mana,” kata Dandhy.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lolly Suhenty, menyambut positif penayangan Dirty Vote. Bahkan dia menjadikan film itu sebagai bentuk autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. "Kami bahkan menyarankan untuk segera menonton film itu,” kata Lolly.

M. FAIZ ZAKI | SAVERO ARISTIA WIENANTO | IKHSAN RELIUBUN