Secercah Harapan bagi Pengkritik Pemerintah

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengajukan uji materiil ini pada September tahun lalu, setelah mereka terseret ke meja hijau karena dituding mencemarkan nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka terjerat hukum karena membuat video yang membahas hasil penelitian keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam pertambangan dan tragedi hak asasi manusia (HAM) di Papua. Video itu diunggah di kanal YouTube Haris. Beruntung bagi keduanya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberi vonis bebas pada 8 Januari lalu. 

Haris menilai penggunaan pasal-pasal ini berbahaya bagi demokrasi. Berkaca dari kasus yang menjeratnya, menurut Haris, aparat penegak hukum bisa menggunakan pasal-pasal itu meskipun materi yang disebarkan tidak berbau pencemaran nama. Menurut dia, pasal-pasal ini bahkan sudah ratusan kali dipakai dan menjerat banyak orang. "Setelah pasal ini dipakai, tidak pernah ada orang yang mengajukannya ke MK," katanya setelah mengikuti sidang putusan di MK. 

Senada dengan Haris, Fatia pun memuji putusan MK yang menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana tidak berkekuatan hukum mengikat. Menurut dia, kedua pasal tersebut berbahaya karena bisa memidanakan para pengkritik pemerintah dan pejabat publik. "Pasal 14 dan 15 ini hukumannya berat. Jadi itu berbahaya buat berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi," kata Fatia. 

Dalam permohonannya, Haris dan Fatia menilai pasal-pasal tersebut telah menghambat dan mengkriminalisasi mereka sebagai pejuang hak asasi manusia serta pejuang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu, menurut mereka, terbukti dari langkah aparat penegak hukum yang mendahulukan proses hukum terhadap mereka ketimbang menelusuri hasil penelitian yang mereka ungkap. Pasal-pasal tersebut, menurut mereka, menyediakan alat bagi aparat penegak hukum untuk tak mempertimbangkan apakah hal yang mereka ungkapkan adalah fakta atau fitnah.

Soal penolakan MK terhadap pasal UU ITE, Haris menyatakan sudah menduganya sejak awal. “Kami sudah menduga ketika pada awal tahun UU ITE yang baru dikeluarkan, konsekuensinya permohonan di MK menjadi tidak relevan diperiksa dan diputus,” kata Haris.

Tak hanya bagi para pengkritik pemerintah, Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim ikut menyambut baik putusan MK tersebut. Pasalnya, selama ini banyak jurnalis yang terjerat perkara pencemaran nama dengan menggunakan Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Hukum Pidana. "Ini berita baik untuk komunitas pers," tuturnya seusai pembacaan putusan.

Pemohon Haris Azhar hadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Maret 2024. TEMPO/Subekti

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin menyambut baik putusan MK tersebut karena selama ini masyarakat dibuat takut dan khawatir akan dijerat pidana dengan adanya pasal-pasal karet seperti itu. “Selama ini pasal-pasal itulah yang menghambat kebebasan berekspresi. Pasal ini dinilai sebagai pasal karet yang dianggap sebagai penyerang balik pengkritik,” katanya. 

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) mengungkapkan sepanjang 2023 sedikitnya ada 56 kasus pidana yang menggunakan pasal-pasal yang digugat di MK ini. Sebanyak 48 kasus menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, dua kasus menggunakan Pasal 45 ayat 3 UU ITE, tiga kasus menggunakan Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Hukum Pidana, serta tiga kasus menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP. “Dalam beberapa kasus, juga banyak yang dilapis. Misalnya Pasal 14-15 atau 310/311 KUHP dengan UU ITE,” kata Direktur Eksekutif SAFENet Nenden Sekar Arum.

Nenden mengatakan, dengan adanya putusan MK yang mengabulkan pengubahan pasal-pasal pencemaran nama itu, diharapkan memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. “Hal ini perlu disambut baik, dan sesuatu yang cukup positif,” kata Nenden.

Namun Nenden menyatakan putusan tersebut masih harus dikawal. Alasannya, menurut dia, aparat penegak hukum kerap melanggar putusan MK dengan alasan tidak mengetahui adanya putusan tersebut. “Aparat penegak hukum itu kadang enggak tahu bahwa ada putusan MK itu. Ini pekerjaan rumahnya,” katanya.

Ketua YLBHI M. Isnur pun menilai implementasi putusan MK ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, pemerintah dan DPR harus memulai pembahasan untuk menghapus pasal-pasal yang mengadopsi nilai inkonstitusional itu. “Itu tugas pertama pemerintah dan DPR,” ucapnya.

Selain kepolisian dan kejaksaan, kata Isnur, lembaga peradilan sudah harus menghentikan seluruh proses hukum yang menggunakan pasal-pasal tersebut. Lembaga peradilan, menurut dia, bisa menyatakan gugatan yang menggunakan pasal itu tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO). “Yang menggunakan pasal-pasal ini harus dihentikan prosesnya,” kata Isnur.

Isnur menambahkan, putusan MK ini merupakan gambaran proses demokrasi yang sehat serta mampu menghindari strategic lawsuit against public participation (SLAPP) atau upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil. “Ini sinyal kuat dari MK agar pemerintah tidak lagi melakukan SLAPP,” ujarnya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | IKHSAN RELIUBUN