Serangan Balik Nurul Ghufron kepada Anggota Dewas KPK

Anggota Dewas KPK lain, Syamsuddin Haris, mempertanyakan tindakan Ghufron yang melaporkan Albertina hanya karena meminta data kepada PPATK. Padahal langkah itu sudah sering dilakukan Dewas setiap kali menerima laporan dugaan pelanggaran etik di lingkup internal lembaga antirasuah. "Dalam penanganan kasus etik, Dewas sudah berkali-kali berkoordinasi dengan PPATK dan tidak ada masalah," katanya. "Saya enggak tahu sekarang, kok, dipersoalkan oleh Pak NG."

Syamsuddin mencontohkan ketika Dewas mendapat laporan pelanggaran etik yang diarahkan kepada Firli Bahuri. Begitu juga dalam dugaan pungli di rumah tahanan KPK yang melibatkan puluhan pegawai. Semua laporan itu ditindaklanjuti Dewas dengan meminta hasil analisis transaksi keuangan dari PPATK.

Meski begitu, kata Syamsuddin, Dewas tetap menindaklanjuti laporan Ghufron tersebut. "Bu AH sudah memberikan klarifikasi dan kronologi kepada Dewas," ucapnya. "Intinya, Bu AH berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka melaksanakan tugas karena beliau PIC masalah etik di Dewas."

Pelaporan Albertina ke Dewas KPK itu mendapat sorotan dari sejumlah pegiat antikorupsi. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan langkah yang dilakukan Ghufron itu sudah tidak masuk akal dan memberikan preseden buruk bagi institusi KPK. "Itu keterlaluan, memberikan contoh buruk," katanya. "Ini bentuk kriminalisasi terhadap upaya pemberantasan korupsi."

Praswad berpendapat, Dewas adalah bagian yang tak terpisahkan dari KPK. Penegasan itu tertuang dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Pelaporan terhadap anggota Dewas tentu akan berimbas pada institusi KPK secara keseluruhan. Terlebih, kasus yang disoroti Ghufron hanya kasus jaksa Taufiq.

"Tindakan Ghufron yang seharusnya mendukung pembongkaran kasus korupsi malah mendudukkan diri seakan-akan menjadi pembela yang menolak pengungkapan kasus korupsi," tuturnya. "Perlu dicek, sebetulnya motif dan ketakutan apa yang disembunyikan Ghufron dalam pembongkaran kasus ini."

Praswad menambahkan, pelaporan anggota Dewas oleh pimpinan KPK atas dugaan pelanggaran etik merupakan sejarah baru di lembaga antirasuah. Apalagi pelaporan itu justru diarahkan kepada anggota Dewas yang sedang menyelidiki dugaan pelanggaran etik. "Melaporkan anggota Dewas KPK yang tengah menjalankan fungsinya tentu menghambat penegakan hukum," katanya.

Praswad menilai Ghufron sudah tidak layak dipertahankan KPK. Terlebih, saat ini Ghufron juga tengah diselidiki atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Ghufron dilaporkan ke Dewas pada Desember 2023. Ia diduga menggunakan pengaruh jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ghufron ditengarai pernah menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono untuk meminta bantuan agar keponakannya yang bertugas di Jakarta dipindahkan ke Malang, Jawa Timur. Diduga bahwa peristiwa ini terjadi saat KPK sedang mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan Kasdi, Syahrul Yasin Limpo, dan Muhammad Hatta.

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memenuhi panggilan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, 27 Oktober 2023. Tempo/Imam Sukamto

Dugaan Pelanggaran Etik Jaksa Taufiq

Menyitir laporan majalah Tempo edisi 21 April 2024, Taufiq Ibnugroho diduga menerima uang dari sejumlah saksi dalam perkara korupsi yang menyeret Bupati Lampung Utara periode 2014-2019, Agung Ilmu Mangkunegara. Agung ditangkap pada Oktober 2019 atas tuduhan menerima suap dari berbagai proyek. Pengadilan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Agung.

Belakangan, Agung mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Upaya ini membuahkan hasil. Hukumannya dikurangi menjadi 5 tahun penjara. Agung menghirup udara bebas pada 22 Januari 2023.

Saat pemeriksaan kasus Agung masih berjalan, para saksi mengaku mendapat intimidasi dari jaksa KPK. Mereka ditengarai menyetorkan sejumlah uang agar tak ikut menjadi tersangka. Para saksi ini adalah pejabat dan pegawai urusan administratif di Kabupaten Lampung Utara.

Tak lama setelah dugaan suap itu mencuat, Taufiq tak lagi berdinas di komisi antirasuah. Jabatan terakhirnya di KPK adalah Ketua Satuan Tugas V Penuntutan. Taufiq adalah jaksa KPK yang punya rekam jejak cukup moncer dalam sejumlah perkara kakap. Ia turut mengawal persidangan perkara kartu tanda penduduk berbasis elektronik, suap terhadap Bupati Musi Banyuasin, serta kasus suap kepada hakim yang menangani sengketa kepemilikan perusahaan antara PT Asia Pacific Mining Resources dan CV Citra Lampia Mandiri.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan Taufiq dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK pada 15 Januari 2023. Sejumlah saksi, pelapor, dan petunjuk laporan itu sudah didalami. Tim pemeriksa Dewas KPK bahkan berkunjung ke Lampung untuk menggali keterangan.

Setelah berbulan-bulan, perkara Taufiq ini tak berujung pada sidang etik. Alih-alih memberikan keputusan, Dewas justru mengeluarkan nota dinas untuk mengalihkan penanganan perkara itu kepada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menilai pendelegasian Dewas KPK kepada Deputi Penindakan bermasalah secara administratif. Sebab, nota dinas itu hendaknya disampaikan kepada pimpinan KPK. Ia menduga penanganan kasus itu berjalan lambat karena adanya gesekan antara Dewas dan pimpinan KPK. "Itu terlihat dari sikap seorang pemimpin KPK yang tak mengetahui penanganan perkara ini," katanya.