Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah video yang beredar di media sosial sejak 9 Mei 2025, menunjukkan belasan orang mendatangi perusahaan pelaksana proyek strategis nasional (PSN) di Kota Cilegon untuk minta jatah proyek senilai Rp 5 triliun tanpa tender.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Seorang laki-laki mengenakan kemeja warna putih dan helm proyek putih, berbicara sambil menekankan jarinya ke meja di depan pria yang diduga wakil kontraktor. Sementara belasan laki-laki lain berkemeja putih dan sebagian memakai atasan warna hitam, serta dua orang masih mengenakan kaca mata hitam, berdiri mengitari meja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang 5 trilun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang," kata laki-laki itu.
Menurut laporan Bisnis, dugaan pemalakan terjadi pada pembangunan proyek pabrik kimia CA-EDCi milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai Rp 15 triliun. Pabrik ini dibangun kontraktor asal Cina Chengda Engineering Co.
Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, dalam keterangannya di Serang, Selasa, 13 Mei 2025, mengatakan bahwa video tersebut merupakan imbas dari kesalahpahaman antara pihak pengusaha lokal dan asing.
“Sudah kita mediasi, tidak ada pengancaman ataupun intimidasi. Kedua pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya seperti dikutip Antara.
Namun Kemas mengultimatum pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menekan perusahaan, terutama dalam konteks proyek-proyek strategis.
Ia mengatakan berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama yang mengganggu dunia usaha dan iklim investasi di wilayah Kota Cilegon.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Cilegon.
Menurut dia, peran ormas dan LSM seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi penghambat pembangunan.
“Kita ingin keberadaan mereka membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah,” kata AKBP Kemas Indra Natanegara.
Kadin Bentuk Tim Investigasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk menyikapi isu di Cilegon tersebut.
"Ini pas nih, jadi intinya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa, seperti dikutip Antara.
Kadin, menurut dia, terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif.
Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Ia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat.
"Intinya kita mengerti 8 persen itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten/kota," katanya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan Bidang Hukum dan Organisasi Kadin akan turut diterjunkan untuk menyikapi persoalan secara bijak, cepat, dan tepat sesuai nilai-nilai tata kelola organisasi yang sehat dan profesional.
Anindya mengingatkan insiden seperti itu bisa merusak kepercayaan investor, terlebih Kadin selama ini aktif melakukan promosi investasi keluar negeri demi memperkuat ekonomi nasional.
Ia menambahkan Kadin selalu bersikap pro-bisnis, pro-lapangan kerja, dan pro-pemberdayaan daerah, dengan tetap mengedepankan ketegasan dalam menjaga nama baik organisasi di tingkat nasional.
"Tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media, kita ingin bertemu langsung. Dan memang Kadin itu besar," kata Anindya.
Apindo Dukung Investigasi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung investigasi terkait isu di Cilegon, Banten, dan menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha.
"Kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka (Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa. Jadi kami tidak mau terlalu lihat di sisi itu, yang kami mau garis bawahi lebih dari aspek keamanan. Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Apindo mendukung perlunya investigasi lebih lanjut terkait peristiwa yang terjadi di Cilegon.
"Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami, tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," katanya.
Pilihan Editor Mengapa Prabowo Tak Bisa Tegas kepada Hercules dan GRIB Jaya