Lingkaran Setan Peredaran Narkoba dari Dalam Penjara

Direktur CDS Ali Aranoval mengungkapkan, maraknya peredaran narkotika yang berhubungan dengan para narapidana disebabkan banyak faktor. Peredaran ponsel dalam penjara, menurut Ali, merupakan penyebab suburnya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam penjara. Padahal ponsel merupakan salah satu barang yang dilarang masuk ke dalam penjara. Bukan hanya bagi penghuni, pengunjung pun tak diperbolehkan membawa alat komunikasi itu ke dalam.

Selain itu, dia mengkritik langkah mengumpulkan pengedar, pengguna, hingga bandar dalam satu penjara. Hal itu, menurut dia, membuat terciptanya mekanisme transaksi di dalam penjara. “Sehingga, kalau kami melihat ada supply and demand, pasarnya gede sekali di lapas itu,” kata Ali kepada Tempo melalui sambungan telepon, Rabu, 20 Maret 2024.

Kedua kondisi itu, Ali menuturkan, berhadapan dengan kondisi para petugas penjara yang sejauh ini masih kurang memiliki integritas. Uang peredaran narkoba yang fantastis, bahkan bisa melebihi 10 kali lipat gaji para sipir penjara, menurut dia, menjadi godaan besar. “Godaannya (petugas lapas), perputaran uangnya,” kata Ali.

Dia pun menilai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) masih memiliki pekerjaan rumah besar di sisi ini. “Ini yang menjadi sorotan utama kami,” kata Ali. “Jadi, bagaimana ada sistem rekrutmen dan pelatihan berkala untuk menjaga integritas. Ini yang belum ada.”

Senada dengan Ali, Komisioner Ombdusman Johanes Widijantoro pun menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dalam membenahi tata kelola lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Meskipun Kemenkumham selama ini mengklaim sudah banyak petugas nakal yang mendapatkan sanksi, menurut dia, hal itu tak menimbulkan efek jera bagi petugas lainnya untuk ikut tergoda terjerumus dalam lingkaran setan tersebut. “Jika melihat kasus demi kasus masih terjadi, dapat disimpulkan pengawasan dan sanksi tidak efektif,” kata Johanes saat dihubungi secara terpisah.

Menurut Johanes, Kemenkumham perlu lebih transparan dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Selain agar publik dapat ikut mengawasi, menurut dia, hal itu juga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi setiap petugas yang hendak berbuat nakal. “Harus konsisten dan lebih memperkuat lagi pengawasan dan penindakannya,” kata Johanes.

Komisioner Ombdusman Johanes Widijantoro. Dok. Ombudsman

Tempo telah mencoba menghubungi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Inspektur Jenderal Reynhard S.P. Silitonga untuk meminta konfirmasi perihal masalah peredaran narkoba dari dalam penjara ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, pesan singkat yang dilayangkan Tempo belum mendapat respons.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Girlie Lipsky Aneira, berpendapat bahwa maraknya peredaran narkoba dari dan di dalam penjara tak lepas dari kesalahan penegak hukum. Girlie mengkritik langkah kepolisian yang selama ini menangkap semua pelaku kejahatan narkoba, baik itu pengguna, pengedar, maupun bandar. “Kebijakan narkotika kita saat ini masih sangat punitif,” kata Girlie.

Hal itu, menurut dia, selain memperburuk kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, menumbuhsuburkan praktik peredaran narkotika dari dalam. Berdasarkan pantauan ICJR, 70 persen penjara di Indonesia dihuni oleh narapidana kasus narkoba. “Ada kebutuhan juga bagi si pengguna (ketika sakau di penjara), akhirnya dijadikan sipir untuk ladang cari duit,” kata Girlie.

Untuk itu, Girlie menyarankan, pemerintah perlu mengubah sistem penegakan hukum di bidang narkoba. Aparat penegak hukum, menurut dia, seharusnya hanya mempidanakan para pengedar dan bandar. Bagi pengguna, kata Girlie, mulai dilakukan pendekatan kesehatan dengan melakukan rehabilitasi. “Ini terjadi di Portugal. Negara itu sudah mulai menggunakan pendekatan kesehatan,” ujarnya.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Tangerang memeriksa warga binaan dalam membantu kepolisian mengungkap pengendalian peredaran narkotika jenis sabu cair yang melibatkan salah satu warga binaan pemasyarakatan (WBP), 7 April 2023. Dok. Lapas Tangerang

Seseorang sebenarnya bisa lepas dari jerat hukum dikategorikan sebagai seorang pengguna atau penyalah guna narkoba. Syaratnya, barang bukti yang ditemukan polisi saat penangkapan kurang dari 1 gram. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Namun penetapan tersebut harus berdasarkan putusan hakim yang kemudian akan memerintahkan pengguna itu untuk melakukan rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika pun menyatakan pengguna dan penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun Pasal 127 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa pengguna narkoba golongan I hingga III dapat dipenjara dengan ancaman 1 tahun penjara.

Tumpang tindih aturan itu, menurut Girlie, yang harus dibenahi pemerintah. “Jadi, intinya peran penegak hukum yang sangat besar diubah ke peran kesehatan,” katanya.

Girlie mengungkapkan, penggunaan pendekatan baru itu bukan hanya dapat mengurangi transaksional dari balik jeruji besi, tapi juga dapat mengubah paradigma aparat penegak hukum di Indonesia. “Ini akan berdampak aparat penegak hukum kita akan berfokus pada pengedar yang lebih besar,” kata Girlie.

Ali menambahkan, selain memisahkan antara pecandu dan pengguna narkotika dari pengedar dan bandar dari lembaga pemasyarakatan, mekanisme pelindungan whistleblower bagi petugas dan narapidana yang mau bekerja sama mengungkap kasus-kasus peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan perlu ditingkatkan. “Mekanisme ini sebetulnya dapat mencegah intervensi pihak luar dan mengatasi adanya gesekan di antara jaringan narapidana yang dibina oleh petugas,” kata dia.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA