Sidang Kasus Meikarta, KPK Sanggah Nota Keberatan Billy Sindoro

TEMPO.CO, Bandung - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyanggah seluruh nota keberatan yang diajukan kuasa hukum terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Billy Sindoro. KPK menilai materi nota keberatan atau eksespi yang diajukan Billy itu sudah melampaui koridor yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Intinya bahwa eksespi yang disampaikan penasihat hukum sudah masuk pokok perkara (dan) seyogyanya harus ditolak, dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkaranya," kata jaksa KPK Taufik, seleps persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu, 2/1.

Sebelumnya, kusa hukum Billy Sindoro mengajukan nota keberatan kepada majelis hakim. Isi nota keberatan adalah dakwaan jaksa dinilai kabur. Selain itu, kuasa hukum menolak kliennya didakwa terlibat pengurusan izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dengan komitmen fee Rp 10,5 M. Dia mengatakan nama kliennya itu muncul setelah IPPT terbit.

Materi nota keberatan itulah yang disanggah jaksa KPK. Jaksa menilai materi keberatan Billy tidak sesuai fakta hukum yang diperoleh KPK. Dalam surat dakwaan, peran dan perbuatan Billy sudah tercatat.

Jadi, keberatan terdakwa tersebut tidak sesuai fakta hukum yang didapatkan KPK. Dalam surat dakwaan, Billy diduga terlibat dalam mengurus IPPT. Billy pun dinilai mengetahui soal komitmen fee sebesar Rp 10,5 miliar untuk mengurus IPPT.