Soal Pelanggaran HAM Berat, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Sampaikan Maaf, Tetapi...

TEMPO.CO, Jakarta - Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menyebut bahwa pemerintah tidak menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait pelanggaran HAM berat di masa lampau. Seperti dilansir dari laman antaranews.com, hal tersebut tertuang dalam rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, pada Selasa, 2 Mei 2023.

“Di dalam rekomendasi penyelesaian non-yudisial itu, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu; tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu,” ujar Mahfud setelah mengikuti rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023 lalu.

Selain itu, merespon hal tersebut Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat. Inpres tersebut berisi mandat terhadap 19 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM, yakni dengan memulihkan hak korban dalam pelanggaran HAM berat dengan cara yang adil dan bijaksana, serta melakukan tindakan pencegahan agar nantinya pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi.

“Jadi, tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Misalnya, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku sebagai ketetapan yang tidak diubah, kemudian mengenai peristiwa yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga tetap berlaku,” kata Mahfud menjelaskan makna dari pemerintah tidak meminta maaf.

Jenis Pelanggaran HAM

Seperti dilansir dari artikel ilmiah yang ditulis oleh Zainal Abidin Pakpahan dengan judul Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, menyebut bahwa setidaknya terdapat dua jenis pelanggaran HAM di Indonesia, yakni pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Masih dilansir dari artikel yang sama, berikut rincian dari jenis pelanggaran HAM tersebut.

• Pelanggaran HAM Ringan

Pelanggaran HAM ringan yang dimaksud dalam artikel yang diterbitkan oleh Zainal Abidin Pakpahan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perilaku Tidak Adil dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang diskriminasi.

Perilaku tidak adil yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara umum sering diartikan sebagai perilaku yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara itu, definisi diskriminasi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yakni pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang didasarkan atas warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

• Pelanggaran HAM Berat

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, seperti dilansir dari laman amnesty.id, menurut standar HAM Internasional seperti yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, terdapat empat jenis pelanggaran HAM berat, berikut keempat kategori tersebut.