Staf Presiden Dibegal, KSP Bantah Dokumen Negara Melayang

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi memberi klarifikasi ihwal perampasan oleh begal yang dialami Armedya Dewangga, tenaga staf ahli muda yang bekerja di kantor tersebut. Pembegalan dipastikan tidak sampai menyebabkan dokumen negara hilang.

“Ya (tidak ada dokumen negara yang hilang). Dia (Armedya) itu desainer, video grafis,” kata Tenaga Ahli Madya Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Agustinus Eko Raharjo, Kamis, 5 Juli 2018.

Baca:
Begal Bawa Kabur Dokumen Negara, Polisi Tunggu Keterangan Korban

Agustinus berperan sebagai narahubung terkait dengan pemberitaan peristiwa begal tersebut. Dia menjelaskan, barang-barang yang hilang, seperti laptop dan dua hard disk, seluruhnya adalah barang pribadi Armedya. “Seluruh peralatan tersebut juga diproteksi dengan password,” ujarnya.

Agustinus juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, yang dianggap kooperatif dalam menyikapi laporan Armedya. “Kami sampaikan ini untuk meluruskan dan mengklarifikasi berbagai informasi yang beredar,” ucapnya.

Baca:
Begini Modus Empat Begal Memperdaya Staf Ahli Presiden Jokowi

Sebelumnya, Armedya menuturkan telah menjadi korban pembegalan modus ban kempis di Jalan Gajah Mada pada Jumat sore, 8 Juni 2018. Saat itu, dia sedang berkendara sendiri dan silih berganti dihampiri empat orang yang mengendarai tiga sepeda motor.

Berdasarkan rekaman CCTV yang Tempo terima, terlihat mobil Armedya menepi tepat di depan gerbang Citywalk Gajah Mada. Saat dia turun mengecek kondisi ban, satu di antara pelaku diduga membuka pintu mobilnya. Pelaku menggondol tas ransel berisi laptop, hard disk, dan uang tunai.

Baca:
Sudah Tiga Penjambret Tenda Oranye yang Ditembak Mati Polisi

Akibat kejadian itu, Armedya mengaku kehilangan satu unit MacBook ME294, hard disk Seagate, hard disk Western Digital putih, dan uang tunai Rp 3,3 juta. Dia sempat menuturkan laptop dan hard disk berisi dokumen negara yang bersifat rahasia dan mendorong kepolisian memburu pelaku.