Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukum

TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.

18 Juli 2024 | 17.36 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI muncul dalam usulan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar menyatakan, prajurit militer yang berbisnis tetap akan mengikuti aturan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia menyebut, bahwa tidak akan ada perbedaan ataupun pengecualian antara prajurit TNI dan masyarakat sipil dalam menjalankan bisnisnya. "Contoh bayar pajak, harus bayar retribusi atau kewajiban lainnya," katanya saat dihubungi, Kamis, 18 Juli 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu khawatir dengan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit militer tersebut. Adapun pasal itu termuat dalam Pasal 39 UU TNI.

Menurut dia, kekuatan yang dimiliki TNI itu tidak bakal menjadi privilese bagi prajurit militer yang berbisnis. Sebab, ia menilai, cara-cara seperti itu sudah tidak lagi relevan di masa sekarang.

"Mentang-mentang tentara dengan kekuatannya tidak mau bayar ini dan itu. Jadi tidak perlu khawatir," ujarnya.

Ia mengungkapkan, prajurit TNI yang berbisnis itu hanya sebagai pekerjaan sampingan. Nugraha menyebut, prajurit tetap akan profesional menjalankan tugasnya sebagai tentara.

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Usulan ini disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro dalam Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan TNI pada 11 Juli lalu. 

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi UU TNI menjadi inisiatif DPR. Namun, pembahasan antara pemerintah dan dewan soal ini belum dimulai.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai pencabutan larangan berbisnis bagi prajurit TNI merupakan usulan yang salah. Menurut dia, usulan itu justru kembali menghidupkan format militer era orde baru.

"Penghapusan (larangan berbisnis) juga akan berdampak pada melemahkan profesionalisme TNI," ucap Gufron kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurut dia, hakikat TNI ialah sebagai institusi yang dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Termasuk menghadapi ancaman militer dari luar. Karena alasan itu, prajurit TNI semestinya harus profesional ada tugasnya.

"Jika mereka dibolehkan berbisnis, mereka akan disibukkan dengan urusan non-pertahanan dan dampaknya menurunkan profesionalisme," katanya.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus