Penyebab Pencemar Lingkungan Kerap Menang di Pengadilan

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memenangkan PT Rayon Utama Makmur (RUM) dalam tuduhan pencemaran lingkungan mendapat kecaman. Pelaku pencemaran lingkungan kerap lolos dari jerat hukum karena berbagai masalah dalam penegakan hukum.

PT RUM divonis bebas dari jerat pidana pencemaran lingkungan pada 13 Februari 2024. Desember tahun lalu, PN Sukoharjo juga menolak gugatan class action yang diajukan warga Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, yang tergabung dalam Sukoharjo Melawan Bau Busuk (Sumbu). Mereka mengajukan gugatan itu karena, sejak PT RUM beroperasi pada 2017, air Kali Gupit yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari hingga mengairi sawah telah tercemar dan mengeluarkan bau. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, menilai, dalam putusan itu, majelis hakim tidak melihat fakta yang terjadi secara menyeluruh. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh warga desa. “Majelis hakim tidak jeli dalam mengambil putusan,” kata Asep kepada Tempo, Rabu kemarin, 21 Februari.

Padahal, kata Asep, masyarakat sudah memberikan fakta-fakta berupa hasil uji laboratorium ambang batas baku mutu lingkungan setempat. Tapi hasil itu tidak dipertimbangkan hakim. Majelis hakim justru hanya mempertimbangkan hasil uji lab yang dikeluarkan oleh perusahaan pembuat serat rayon sintetis itu. “Dalam kasus ini, independensi lembaga peradilan patut dipertanyakan,” katanya.

Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara Roni Saputra memaparkan bahwa vonis bebas PT RUM bukanlah yang pertama kali terjadi dalam pengadilan kasus pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan catatan yang dimiliki Yayasan Auriga Nusantara, terjadi kurang-lebih 50 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2015-2019.

Suasana sidang pertama dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas Penggugat (warga) dan Tergugat (PT Rayon Utama Makmur), 21 Maret 2023. Dok. LBH Semarang

Dari jumlah itu, empat kasus divonis bebas, 19 dihentikan penyidikannya dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), 16 kasus tidak jelas hasil akhirnya, dan hanya 11 kasus yang divonis bersalah secara pidana. “Bahkan ada yang divonis tapi tak ada tindak lanjut atau tidak jelas eksekusinya,” kata Roni saat dihubungi. 

Roni menyatakan minimnya vonis bersalah dalam kasus pencemaran lingkungan tak terlepas dari kelemahan jaksa penuntut umum dalam menyusun perkara dan meyakinkan hakim. Jaksa dinilai kerap tak memahami konstruksi kasus pencemaran lingkungan. “Ketika jaksa mampu meyakinkan hakim, maka bisa (potensi) diputus bersalah,” katanya.

Bukan hanya jaksa, Roni juga menilai saat ini belum banyak hakim yang memiliki sertifikat lingkungan hidup. Hal inilah yang juga membuat para pencemar lingkungan kerap bebas dari jerat hukum. “Masih banyak pengadilan yang hakimnya belum memiliki sertifikat lingkungan,” ucapnya.

Menurut Roni, hakim seharusnya bisa menggunakan asas hukum in dubio pro natura apabila ragu saat memutus suatu perkara pencemaran lingkungan. Asas itu mengedepankan pelindungan terhadap lingkungan dalam sebuah putusan hukum. Pada praktiknya, asas ini jarang sekali diterapkan dalam persidangan pencemaran lingkungan.

Selama ini, menurut pemantauan Roni, hakim lebih mengedepankan aspek-aspek teknis yudisialnya, yakni terpenuhinya dua alat bukti yang cukup. “Ini yang mengakibatkan putusan-putusan di pengadilan itu jadi bebas,” katanya.