Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss. Dalam diskusi yang berlangsung, mereka membahas berbagai isu, termasuk situasi terakhir di Myanmar, masalah pengungsi Rohingya, dan dominasi junta militer pasca-kudeta tiga tahun lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Parlemen Myanmar dalam Pengasingan adalah wadah bagi anggota parlemen yang terpilih namun digulingkan dalam kudeta Myanmar 2021. Para anggota ini terdiri dari perwakilan dari Liga Nasional untuk Demokrasi, kelompok pemberontak etnis minoritas, dan partai-partai kecil lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Fadli, konsensus para pemimpin ASEAN yang tercantum dalam five-point consensus seharusnya menjadi landasan bagi upaya mencapai perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Namun, hingga saat ini, situasi di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.
Pertemuan bilateral ini dihadiri oleh perwakilan Parlemen Myanmar dalam Pengasingan, yang dipimpin oleh Win Myat Aye dan Mya Thida. Diskusi ini berlangsung di sela-sela Sidang IPU ke-148 di Jenewa, Swiss, pada 23-28 Maret 2024.
Fadli menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi kemanusiaan di Myanmar dan menegaskan dukungan dari Indonesia. DPR RI, secara khusus, mendorong terwujudnya five-point consensus yang menekankan pentingnya dialog dan akses bantuan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat sipil yang terdampak oleh konflik di Myanmar.
DPR RI juga berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam membantu mencapai perdamaian dan penghormatan terhadap demokrasi di Myanmar. Fadli mendorong agar rezim Junta Myanmar mematuhi five-point consensus dan bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian di negara tersebut.
“DPR RI selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada 2023 lalu telah berupaya mengoptimalkan diplomasi parlemen untuk mencapai perdamaian di Myanmar, termasuk melalui resolusi-resolusi yang diajukan di AIPA, dan dialog inklusif,” ujarnya.
Harapan terwujudnya perdamaian dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Myanmar akan terus diupayakan oleh DPR RI. Fadli mengatakan penyelesaian konflik di Myanmar membutuhkan pendekatan khusus dengan memprioritaskan dialog.
Karena itu, ia mendorong agar rezim Junta Myanmar mematuhi five-point consensus dan bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian. Fadli juga menyoroti pentingnya kepemimpinan ASEAN dalam menangani isu pengungsi Rohingya, yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 1 juta di Cox Bazaar.
Ia menegaskan perlunya repatriasi ke Myanmar dan jaminan keamanan bagi mereka. “Karena itu, harus ada repatriasi ke Myanmar dan keamanan mereka harus terjamin".
Adapun isi dari ASEAN five-point consensus itu adalah pengakhiran segera untuk menghentikan kekerasan di masing-masing negara (an immediate end to violence in the country); melakukan dialog dialog dengan seluruh pihak terlibat (dialogue among all parties); penunjukkan utusan khusus (the appointment of a special envoy); pendampingan kemanusiaan oleh ASEAN (humanitarian assistance by ASEAN); dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terlibat (and the special envoy’s visit to Myanmar to meet with all parties). (*)
Foto 
