Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo

Bamsoet Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada Serentak tahun 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota

12 Juni 2024 | 18.20 WIB

Bamsoet Ajak Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada
material-symbols:fullscreenPerbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

INFO NASIONAL – Pilkada 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan, Persaingan dan tensi politik di pilkada bisa jadi tidak kalah sengit seperti di pilpres lalu. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar pilkada serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah. Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo - Gibran, Anies - Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding," ujar Bamsoet, Rabu, 12 Juni 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kurangnya mawas diri dari para politikus seringkali membuat mereka terjerumus pada politik uang. Bamsoet pun memaparkan hasil penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kata dia, sebanyak 33 persen atau 63,5 juta pemilih pada pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang.

“Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33 persen. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta pemilih, Indonesia menjadi negara dengan korban paling besar sedunia dalam hal politik uang," ujarnya.

Bamsoet mengatakan, pada tahun 2023,  Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemilu dan politik uang. Hasilnya, terdapat lima provinsi paling rawan yang perlu mendapatkan pengawasan ketat, yakni Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Utara.

"Tidak heran jika kini banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu Indonesia paling liberal di dunia, sudah melenceng jauh dari demokrasi Pancasila sesuai semangat perwakilan sebagaimana terdapat dalam sila ke-4 Pancasila. Sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk kembali menghadirkan politik programatik bukan politik pragmatis, serta kompetisi elektoral berbasis partai untuk mengurangi penggunaan politik uang," kata dia. (*)

 

Bestari Saniya Rakhmi

Bestari Saniya Rakhmi

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus