Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, melakukan monitoring langsung pelayanan pengurusan pembayaran pajak oleh wajib pajak di Samsat Timika, Papua. "Sejauh pengamatan kami, samsat dipadati masyarakat yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB. Pelayanan pada loket-loket berjalan dengan tertib dan teratur,” ujarnya, Sabtu, 21 Mei 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Fatoni melakukan peninjauan pelayanan Samsat di Timika, Kabupaten Mimika. Ikut mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuda Kemendagri, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua dan Kabupaten Mimika. Rombongan diterima Kepala Samsat Mimika.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukun, mengatakan Samsat Mimika merupakan salah satu kantor samsat terbesar di Papua dengan pelayanan yang cukup padat.
Menurut Fatoni, perlu penambahan sarana dan prasarana, seperti perluasan parkir dan perluasan gedung. Mengingat animo warga Mimika cukup tinggi. Saat ini Kantor Samsat Mimika menyiapkan enam loket pendaftaran dan dua loket pembayaran tunai serta dua mesin ATM.
Agus Fatoni, Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri.
"Di sini, pelayanan pembayaran pajak kendaraan tahunan berlangsung maksimal 15 menit, sedangkan pelayanan penggantian plat nomor kendaraan 5 tahunan berlangsung maksimal 1 jam," ujar Fatoni.
Dia mengatakan perlu terus melakukan melakukan perbaikan SOP sehingga pelayanan menjadi lebih cepat. “Kami juga akan mendorong optimalisasi pelayanan dengan digitalisasi, agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien dan juga akuntabel," tuturnya.
Fatoni meminta kepada jajaran Samsat Mimika untuk meningkatkan tujuh kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan dan melakukan sosialisasi secara masif.
Menurut Fatoni, Papua merupakan salah satu daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terbesar. Pada 2021 capaian target PAD sebesar Rp 2,92 triliun, naik 147,69 persen dibandingkan rata-rata daerah 111,08 persen.
Kenaikan PAD Papua pada tahun lalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada 2020 kenaikan PAD sebesar Rp 1,38 triliun atau 117,17 persen.
