Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo

Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan 'jemput bola' maupun pengurusan secara online.

3 September 2024 | 19.17 WIB

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau pameran bursa kerja (job fair), bazar UMKM, layanan gratis berupa pembuatan SIM D/D1 dan KTP, serta pemeriksaan kesehatan bagi teman-teman disabilitas dalam Jakarta Cinta Disabilitas pada Sabtu (3/12). Dok. Pemprov DKI Jakarta
Perbesar
Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau pameran bursa kerja (job fair), bazar UMKM, layanan gratis berupa pembuatan SIM D/D1 dan KTP, serta pemeriksaan kesehatan bagi teman-teman disabilitas dalam Jakarta Cinta Disabilitas pada Sabtu (3/12). Dok. Pemprov DKI Jakarta

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

INFO NASIONAL – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, kehadiran beragam kartu bantuan sosial merupakan ikhtiar untuk mencegah warga miskin semakin banyak. “Karena itu ada Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Itu semua merupakan bagian dari program kami menyiapkan jaring pengaman atau safety net,” katanya saat bertemu tim juri Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024, pertengahan Agustus lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Perhatian Heru beserta jajaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada penyandang disabilitas diimplementasikan di berbagai sektor. Mulai dari sarana dan prasarana di trotoar, halte dan terminal angkutan umum, akses ke rumah sakit, hingga pencatatan administrasi kependudukan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, inovasi yang tengah dijalankan adalah layanan ‘jemput bola’ kepada kaum disabilitas. “Kami membuat layanan administrasi kependudukan secara daring atau online dan jemput bola, serta bekerja sama dan mengintegrasikan data dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk memastikan kriteria jenis penyandang disabilitas,” ujarnya.

Layanan ‘jemput bola’ ini sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas. “Dengan memberikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada penyandang disabilitas, kita dapat menghilangkan bentuk dikriminasi, terutama terhadap kaum disabilitas yang secara sosial sering termarjinalkan,” tutur Budi.

Penyandang disabilitas, lanjutnya, juga dapat mengurus administrasi kependudukan secara daring atau online. Caranya dengan mengakses laman https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id/ atau mengunduh aplikasi Alpukat di Play Store.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas yang masih mampu beraktivitas normal dapat langsung mengunjungi loket layanan Dukcapil. “Kami memprioritaskan loket khusus bagi penyandang disabilitas serta sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, seperti toilet, tangga jalan disabilitas, parkiran, dan tempat duduk antrean,” papar Budi.

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, saat membuka kegiatan Jakarta Cinta Disabilitas di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12). Jakarta Cinta Disabilitas memberikan pelayanan kepada disabilitas berupa pembuatan SIM D/D1, KTP dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dok. Pemprov DKI Jakarta

Ia mengimbau para penyandang disabilitas, baik melalui bantuan keluarga maupun tetangga, memastikan namanya tercatat di administrasi kependudukan serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Karena data ini yang nantinya digunakan untuk menginformasikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah,” ucap Budi.

Pencatatan data kependudukan penyandang disabilitas sangat diperlukan, karena data ini belum terkoneksi secara otomatis dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. “Oleh karena itu perlu pemadanan data hasil verifikasi di lapangan agar bantuan sosial tepat sasaran,” urai Budi.

Proses verifikasi di lapangan tentu akan lebih terbantu jika semua warga Jakarta aktif memperhatikan tetangganya. Apalagi Disdukcapil kerap melakukan sosialisasi, antara lain melalui kanal media sosial Dukcapil Provinsi DKI Jakarta serta WhatsApp Group RT dan RW. 

Sementara itu, Athalah Syafiah, seorang penyandang tunanetra, mengurus data kependudukan sekitar dua tahun lalu, ketika usianya menginjak 17 tahun. Ia mengaku beruntung ditemani ibunya, sehingga tidak repot mengurus sendiri. 

“Mudah kok, cepat juga. Enggak lama urusannya,Petugas juga cepat beri bantuan. Tapi saya digandeng ibu, jadi lupa apakah ada jalan khusus untuk orang seperti saya.” ungkap Athalah

Ia pun mengaku, baru tahu kalau pengurusan administasi kependudukan dapat dilakukan secara daring sekarang, bahkan didatangi petugas ke rumah. “Berarti makin bagus. Semoga terus seperti ini,” tandas Athalah. (*)

Sandy Prastanto

Sandy Prastanto

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus