Kepala Daerah dan Menteri Tidak Cuti di Masa Kampanye

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang memperbolehkan kepala daerah, walikota hingga menteri yang ikut pemilihan presiden atau Pilpres 2024 tak mundur dari jabatannya.

Mengubah peraturan yang sudah ada

Peraturan baru Jokowi mengubah beberapa aspek dalam ketentuan PP Nomor 32 Tahun 2018 sebagai berikut:

• Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2018: diubah dengan menambahkan frasa menteri dan pejabat setingkat menteri. Dengan demikian, pejabat negara termasuk menteri atau setingkat menteri, tak harus mengundurkan diri saat dicalonkan menjadi capres maupun cawapres.

• Tambahan ayat dalam pasal 18: Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan tentang menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai capres maupun cawapres harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

• Pasal 31: Sebelumnya menteri dan pejabat menteri diperbolehkan berkampanye apabila yang bersangkutan berstatus sebagai anggota partai politik atau anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. Dalam beleid baru, menteri juga boleh kampanye bila berstatus sebagai capres atau cawapres.

Tokoh-Tokoh Pemerintah yang mengambil cuti

• Raja Juli Antoni 

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang