Menkeu Undang Tujuh Kepala Daerah Bahas Skema KPBU

Rabu, 17 Mei 2017 | 12:00 WIB
Menkeu Undang Tujuh Kepala Daerah Bahas Skema KPBU

INFO BISNIS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang tujuh kepala daerah ke Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 12 Mei 2017, untuk membahas keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap), yang harus dipenuhi.



Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan. Salah satunya dengan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). 



Seusai pertemuan, Sri Mulyani menuturkan pemerintah memutuskan memberikan jaminan ke berbagai proyek di tujuh daerah tersebut. "Tujuh daerah yang kami undang, menurut tim Kementerian Keuangan, memiliki proyek-proyek yang memang sudah ada pendekatan dan pembicaraan sehingga proyeknya bisa dipercepat," ujarnya.



Selain itu, pemerintah mendorong agar pembangunan proyek di tujuh daerah tersebut menggunakan skema KPBU.



Seusai rapat tertutup bersama menteri, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, salah satu kepala daerah yang turut diundang, menyampaikan daerah-daerah didorong untuk melakukan percepatan pembangunan dengan skema KPBU dan Kementerian Keuangan akan membantu memfasilitasi, pendampingan, dan sebagainya sehingga infrastruktur di Kota Tangerang, seperti penyediaan air bersih, yang menjadi prioritas The Sustainable Development Goals (SDGs), dan pembangunan transportasi massal, bisa segera dirasakan masyarakat dan dapat mengatasi permasalahan kota metropolitan.



Proses pembiayaan, penjaminan, dan sebagainya akan didukung pemerintah pusat. Misalnya, Kota Tangerang butuh banyak jembatan, tapi pemerintah tidak bisa membantu, hal itu akan diupayakan dengan KPBU. Swasta akan berinvestasi dan dicicil setiap tahun. “Jadi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada dengan melakukan inovasi dalam hal pembiayaan sehingga tidak sepenuhnya membebani APBN dan APBD. Dengan begitu, tak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas SDM pun turut tumbuh sering dan sejalan,” katanya.



INFORIAL 

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan