Akhirnya si baju hijau datang

KAUM teroris sejak beberapa bulan ini semakin menghantui rakyat Turki. Tidak hanya penduduk di kota besar seperti Ankara dan Istanbul terancam, tapi juga mereka yang tinggal di kota kecil dan desa. Bahkan tidak sedikit di antara penduduk yang sudah menutup pintu rapat-rapat pada sore hari. Sementara kalangan bisnis menyewa body-guard. Dan tak jarang mereka harus mengubah rute perjalanan setiap hari. Suasana teror itu tidak bisa dilepaskan dari keguncangan politik yang terjadi sejak diangkatnya PM Suleyman Demirel, November tahun lalu. Dan ini diikuti dengan semakin menajamnya pertentangan Partai Keadilan (JP) yang dipimpin Demirel dengan Partai Republik Rakyat (RPP) yang dipimpin bekas PM Bulen Ecevit. Ecevit yang menjadi pemimpin partai oposisi dan berhaluan kiri telah berulang kali mengajak Demirel membentuk pemerintahan koalisi besar. Tapi Demirel tetap menolak. PM itu rupanya mengharapkan dukungan Partai Aksi Nasionalis(NAP) yang berhaluan ekstrim kanan dan Partai Keselamatan Nasional (NSP) yang didukung kaum Muslim fundamentalis. Pertentangan ini sudah membuahkan berbagai pembunuhan politik. Akhir Mei, misalnya, Gun Sazak, bekas menteri dan tokoh NAP, terbunuh akibat tembakan kelompok revolusioner Marxis. Sifat ketegangan antara kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri sudah hampir melembaga. Sehingga setiap pembunuhan politik disusul dengan tindakan pembalasannya. Melihat keadaan ini, pihak militer jauh hari sudah memperingatkan bahwa "intervensi militer mungkin tidak bisa dielakkan." Apalagi keadaan ekonomi negara itu semakin memburuk. Bila tingkat inflasinya sudah mencapai 100% setahun, tingkat penganggurannya mencapai 20%, sementara meningkatnya urbanisasi. Apa Ya? "Kesabaran kami ada batasnya," demikian Jenderal Kenan Evren, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki dalam suatu surat (Februari) kepada pimpinan partai politik. Namun intervensi tentara Turki tertunda oleh ancaman sanksi AS. Soalnya ialah AS mensuplai banyak kebutuhan militer Turki. Sampai sekarang Turki berutang US$ 16 milyar dari AS dan negara Barat lainnya. Tapi di tengah memuncaknya krisis politik dan semakin meningkatnya aksi teror, para jenderal akhirnya tak punya pilihan lain. Suatu kudeta tak berdarah berlangsung pekan lalu. Tank dan kendaraan berlapis baja tampak menyusuri jalan-jalan strategis di Ankara. Sementara satuan tentara secara terpencar mendatangi rumah para tokoh politik. Hari itu (12 September) lebih dari 100 anggota parlemen ditangkap. PM Demirel, Ketua RPP Ecevit dan Ketua NSP Necmetin Erbakan juga ditahan. Sedang Ketua NAP, bekas Kolonel Alpaslan Turkes, sempat melarikan diri dari rumahnya. Tapi dua hari kemudian ia menyerahkan diri pada pos militer terdekat. Dalam pidatonya Jenderal Kenan Evren mengatakan bahwa tindakan ini diambil demi menyelamatkan Turki dari perang saudara. Ini kudeta ketiga setelah yang terjadi pada tahun 1960 dan 1971. Semuanya berjalan tanpa pertumpahan darah. Evren berjanji penguasa militer tidak akan menghukum para anggota parlemen karena aktifitas politik. "Kecuali mereka menentang pemerintahan yang baru ini," kata Evren. Dengan dibubarkannya parlemen dan kabinet Demirel, kini berkuasa Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Jenderal Evren. Dewan ini beranggotakan KSAD Jenderal Nurettin Ersin, KSAU Jenderal Tahsin Sahinkaya, KSAL Laksamana Nejat Tumer, dan Kepala Kepolisian Negara Jenderal Sedat Celsun serta Komandan Satuan Tugas Laut Aegan. Berapa lama begini? "Militer akan menyerahkan kekuasaan ini kepada Dewan Menteri yang akan dibentuk secepat mungkin," kata Jenderal Evren. Apa ya? Menurut pengalaman dari kedua kudeta sebelumnya, penguasa militer memang tak ingin berkuasa terlalu lama. Setelah berlangsungnya pemilu Oktober '61, misalnya, kekuasaan sipil hidup kembali. Namun kekuasaan militer kali ini sukar ditebak. Karena krisis politik yang disertai teror belakangan ini memang tergolong luar biasa. Dalam tahun ini saja ada 5241 korban pembunuhan politik. Dengan adanya kudeta itu, jelas suasana di Ankara jadi tenang.