Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Ancaman Larangan Siaran di Thailand Meningkat
Ancaman Larangan Siaran di Thailand Meningkat
Ancaman Larangan Siaran di Thailand Meningkat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BANGKOK – Pengadilan Thailand memerintahkan pembekuan siaran stasiun televisi online, Voice TV, yang kerap mengkritik pemerintah. Otoritas menuding Voice TV kerap melaporkan aksi demonstrasi antimonarki yang telah berlangsung sejak tiga bulan terakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tayangan Voice TV juga dianggap melanggar keadaan darurat yang ditetapkan pemerintah sejak pekan lalu. “Voice TV dinyatakan melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer karena mengunggah informasi palsu,” kata juru bicara pemerintah Thailand, Putchapong Nodthaisong, kepada wartawan, kemarin.
Thailand mendapat kritik dari kelompok hak asasi manusia karena melarang publikasi berita yang berisi informasi yang merusak citra pemerintah. Bangkok saat ini berusaha keras mengakhiri aksi demonstrasi yang berlangsung sejak tiga bulan terakhir. Aksi demo tersebut menentang pemerintahan dan kekuasaan monarki.
Voice TV sebagian dimiliki keluarga Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan saudara perempuannya, Yingluck, yang digulingkan Perdana Menteri Prayut Chan-o-ocha dalam kudeta pada 2014. Thaksin dan Yingluck kabur dari Thailand untuk terlepas dari kasus korupsi yang mereka cap sebagai kasus politik.
Sebelumnya, kepolisian Thailand memerintahkan penyelidikan terhadap empat outlet berita, seperti Voice TV, The Reporters, dan Prachathai, pada Selasa lalu. Para outlet media itu juga diperiksa karena kerap melaporkan gerakan protes pro-demokrasi yang dipimpin pemuda dan mengkritik pemerintah.
Rittikorn Mahakhachabhorn, pemimpin redaksi Voice TV, mengatakan akan terus menayangkan siaran sampai perintah pengadilan tiba. “Kami beroperasi berdasarkan prinsip jurnalistik dan akan tetap melanjutkan pekerjaan,” katanya.
Eksekutif Voice TV, Makin Petplai, membantah liputannya tentang aksi protes telah membahayakan keamanan nasional. “Selama 11 tahun, kami berkomitmen terhadap demokrasi, memberikan ruang bagi opini dari semua sisi dengan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap fakta,” demikian pernyataannya dalam situs web Voice TV.
Klub Koresponden Asing Thailand menyatakan prihatin atas tindakan kepolisian Thailand yang menyelidiki keempat media yang telah menyiarkan rekaman langsung melalui Facebook selama aksi protes berlangsung. “Media yang bebas merupakan elemen penting dalam masyarakat demokratis mana pun dan jurnalis harus diizinkan untuk melaporkan perkembangan penting tanpa ancaman larangan, skors, sensor, atau tuntutan yang membayangi mereka,” kata klub tersebut.
Aksi protes di jalanan sejak pertengahan Juli lalu menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi monarki di bawah kepemimpinan Raja Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Prayut. Perdana Menteri Prayut menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya. Dia menuduh media menyebarkan berita palsu.
“Kebebasan media penting, tapi, dalam beberapa kasus, ada beberapa outlet media yang menyebarkan informasi yang menyimpang dan memicu keresahan,” katanya. “Kami berkewajiban melindungi negara serta menghapus tindakan buruk yang bertujuan menciptakan kekacauan dan konflik.”
Dalam kesempatan terpisah, pemerintah memperpanjang keadaan darurat hingga akhir November mendatang untuk mencegah meningkatnya penyebaran virus corona. Satuan tugas Covid-19 Thailand, yang diketuai oleh Perdana Menteri Prayut, kemarin menyetujui perpanjangan keadaan darurat nasional tersebut.
REUTERS | GUARDIAN | AL JAZEERA | BANGKOK POST | SUKMA LOPPIES
Ancaman Larangan Siaran di Thailand Meningkat
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo