AS Belum Ucapkan Selamat ke Prabowo, Gedung Putih: Tunggu Waktu yang Tepat

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat belum mengucapkan selamat kepada calon presiden Prabowo Subianto, yang unggul di hasil penghitungan suara setelah pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby berkata negaranya menghormati suara rakyat Indonesia.
 
“Kami akan menyampaikan ucapan selamat kami pada waktu yang tepat. Saya tidak bisa memberi Anda tanggal atau waktu tertentu untuk itu. Sejauh yang saya pahami, hasilnya masih akan datang,” kata Kirby pada konferensi pers di Gedung Putih, Kamis, 15 Februari 2024.
 
Dia menjawab pertanyaan seorang wartawan tentang kapan pemerintah AS berencana mengucapkan selamat kepada Prabowo, dan apakah akan menunggu penghitungan resmi keluar.
 
Hasil real count Pemilu 2024 dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia akan diumumkan pada 20 Maret 2024, menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
 
Hasil tersebut akan menunjukkan kemenangan resmi presiden-wakil presiden terpilih Indonesia selanjutnya dari tiga pasangan calon, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
 
Berdasarkan hasil hitung suara pemilu sementara dari KPU per Jumat, 16 Februari 2024 pukul 18:00 WIB, paslon Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 57,06 persen, disusul Anies-Muhaimin di 24,94 persen dan Ganjar-Mahfud di 18,00 persen.
 
“Kami akan menghormati suara rakyat Indonesia,” kata Kirby.


 
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengucapkan selamat kepada Indonesia atas diselenggarakannya Pemilu 2024 melalui pernyataan resmi pada Rabu, 14 Februari 2024.
 
“Kami mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas besarnya partisipasi mereka dalam pemilu hari ini,” kata juru bicara Matthew Miller. “Kami menantikan pengumuman resmi hasil pemilu dari Komisi Pemilihan Umum.”
 
Amerika Serikat dalam pernyataan itu tidak mengucapkan selamat kepada capres mana pun, meski hasil quick count telah menunjukkan Prabowo unggul sejak awal. 
 
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih dan pemerintah Indonesia berikutnya, serta badan legislatif, mengenai prioritas bersama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Miller.
 
Larangan Prabowo masuk AS karena dugaan pelanggaran HAM

Di konferensi pers Gedung Putih, wartawan yang bertanya kepada Kirby tentang pemilu Indonesia juga mempertanyakan sikap pemerintah AS atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Prabowo.
 
Ia membahas rekam jejak Prabowo sebagai individu yang dilarang memasuki Amerika Serikat selama bertahun-tahun karena tuduhan pelanggaran HAM, termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-demokrasi selama penggulingan Soeharto pada 1998. “Jadi, apakah pemerintah nyaman bekerja dengan orang yang memiliki rekam jejak seperti itu?” tanya dia.


 
Ketika Kirby mengabaikan pertanyaan, wartawan tersebut kembali menekannya. Ia mengingatkan bahwa Amerika di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump akhirnya mencabut larangan terhadap Prabowo dan memberinya visa masuk pada 2020, tatkala Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.
 
“Saya ingin tahu apa pandangan pemerintahan Biden mengenai keseimbangan antara nilai-nilai hak asasi manusia Amerika dan kemanfaatan geopolitik,” kata wartawan tersebut.
 
Kirby hanya menjawab dengan menegaskan bahwa HAM dan hak-hak sipil menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden. 
 
“Tidak ada percakapan yang dia lakukan di mana pun di dunia ini dengan para pemimpin asing di mana dia tidak mengangkat isu dan kekhawatiran tentang HAM dan hak-hak sipil. Itu tidak akan berubah,” ujar juru bicara itu.
 
Prabowo melakukan perjalanan dinas sebagai Menteri Pertahanan ke Amerika Serikat pada 14 – 19 Oktober 2020, atas undangan Menteri Pertahanan AS Mark T. Esper. Sebelumnya, pemerintah Amerika melarang Prabowo masuk ke negara itu karena dugaan pelanggaran HAM saat ia menjabat Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
 
Kronologinya, Departemen Luar Negeri AS tidak mengeluarkan visa untuk Prabowo yang berniat menyambangi Boston untuk hadir di acara wisuda anaknya, Didit Hediprasetyo, pada 2000 silam.
 
Pada 2018, Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA) mengeluarkan 34 dokumen rahasia perihal gerakan reformasi 1997 – 1998 di Indonesia, yang salah satunya menyebut Prabowo sebagai dalang hilangnya para aktivis.
 
Kemudian pada 2019, setelah Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 23 Oktober, politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan atasannya menerima undangan kunjungan ke Amerika. Menteri Pertahanan AS akhirnya mengundang Prabowo pada 2020.

NABIILA AZZAHRA