ASEAN Desak Myanmar Mulai Proses Perdamaian

Perbesar

Penduduk desa memprotes kudeta militer, di kota Launglon, Myanmar 4 April 2021 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. [Dawei Watch / melalui REUTERS]

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri luar negeri anggota ASEAN mengecam kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar di bawah pimpinan junta militer, dan mendesak semua pihak untuk mengakhiri pertempuran serta mengikuti rencana perdamaian yang telah disepakati. Mereka berunding dalam pertemuan di Vientiane, Laos pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Dalam komunike bersama yang dikeluarkan dua hari setelah retret tertutup di Laos, ASEAN menegaskan kembali dukungan berkelanjutan terhadap komitmen Myanmar untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua komunitas di Negara Bagian Rakhine dan memfasilitasi pemulangan sukarela para pengungsi.

Pertemuan di Vientiane bukan hanya dihadiri oleh para menlu negara-negara ASEAN, tetapi juga mempertemukan sekutu-sekutu blok tersebut termasuk Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, India, dan Australia untuk memperkuat hubungan dan membahas isu-isu keamanan utama dan urusan regional lainnya.

Konflik di Myanmar antara junta militer dan aliansi kelompok etnis minoritas pemberontak menjadi salah satu masalah yang mendominasi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Thailand mengatakan ASEAN memberikan dukungan mereka agar mengambil peran yang lebih luas sebagai salah satu tetangga langsung Myanmar.

Nikorndej Balankura, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan kepada wartawan pada Jumat, 26 Juli 2024, lebih banyak mekanisme dialog telah diusulkan untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, terutama negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar. Namun, ia mencatat proposal tersebut baru saja diserahkan ke Laos, yang saat ini menjadi ketua ASEAN dan bertanggung jawab untuk merekomendasikannya langsung ke Myanmar untuk mendapatkan persetujuannya.

Junta militer Myanmar melancarkan kudeta pada 2021 untuk menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Sejak itu, junta telah dikutuk oleh berbagai negara dan dituduh melakukan kekejaman karena menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam serangan terhadap wilayah sipil.

Konflik di Myanmar yang telah menjadi perang saudara itu mengakibatkan lebih dari 2,6 juta orang mengungsi berdasarkan catatan PBB. ASEAN telah mendorong Konsensus Lima Poin (5PC) untuk perdamaian di negara tersebut, tetapi kepemimpinan militer di Myanmar sejauh ini mengabaikan rencana itu. Semua pihak yang terlibat dalam konflik pun menolak untuk berdialog.