Siaran Perpisahan dari Kota Quezon

Siaran dari studio ABS-CBN, terkait penghentian operasi dari Komisi Telekomunikasi Nasional, di Manila, Filipina, 6 Mei 2020. REUTERS/Eloisa Lopez

Penutupan kali ini memancing kecaman dari dalam dan luar negeri. “Walaupun secara teknis alasan penghentian ABS-CBN adalah lisensinya kedaluwarsa, penutupan jaringan ini benar-benar merupakan puncak dari ancaman Presiden Rodrigo Duterte yang berulang kali mengatakan akan memblokir perpanjangan lisensi jaringan ini sebagai bagian dari upayanya membungkam atau mengintimidasi media yang kritis agar tunduk,” ucap Ketua Persatuan Jurnalis Nasional Filipina (NUJP) Nonoy Espina kepada Tempo, Kamis, 7Mei lalu.

Human Rights Watch mengecam langkah pemerintah Duterte dan meminta Jaksa Agung “berhenti bertindak seperti anjing penyerang Duterte”. “Orang-orang Filipina harus menolak tindakan lalim yang melecehkan dan membungkam sebuah organisasi media yang dikenal bukan hanya karena jangkauannya, tapi juga lantaran kompetensi dan dedikasinya untuk menyampaikan berita,” ujar Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch.

Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), yang beranggotakan 600 ribu wartawan di seluruh dunia, mendesak pemerintah mengizinkan ABS-CBN melanjutkan siaran dengan memperpanjang izinnya. Organisasi wartawan yang berkantor pusat di Brussels, Belgia, ini menilai perintah penghentian siaran tersebut “adalah upaya membungkam media dan langkah kemunduran besar bagi demokrasi dan kebebasan pers di negara itu”.

Hubungan media dengan Duterte, yang terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum 9 Mei 2016, tak bisa dikatakan bersahabat. Tak lama setelah berkantor di Istana Kepresidenan Malacanang, kata Nonoy Espina, Duterte secara terbuka menyerang setidaknya tiga media yang selama ini pemberitaannya kritis terhadap pemerintah: media online Rappler, Philippine Daily Inquirer, dan tentu saja ABS-CBN.

Ketiga media itu sama-sama pengkritik keras Duterte, terutama soal perang melawan narkotik yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Data resmi pemerintah menyebutkan korbannya sekitar 6.600 orang sejak Duterte berkuasa. Adapun Komisi Hak Asasi Manusia Filipina dan kelompok hak asasi manusia menyebutkan angka yang lebih besar, yaitu setidaknya 27 ribu jiwa hingga pertengahan 2019.

Duterte juga pernah melontarkan ancaman pembunuhan secara tidak langsung kepada wartawan beberapa pekan setelah dinyatakan memenangi pemilihan presiden. Saat berpidato di hadapan para wartawan di Kota Davao, 31 Mei 2016, dia memberikan persetujuan atas pembunuhan gaya eksekusi terhadap orang-orang yang terlibat dalam perdagangan narkotik. “Sebagian besar dari Anda bersih, tapi jangan pernah mengatakan semua jurnalis bersih. Hanya karena Anda seorang jurnalis, Anda tidak terbebas dari pembunuhan jika Anda bajingan,” tuturnya.

Komentarnya tentang pembunuhan jurnalis itu sangat mengejutkan, mengingat setidaknya 175 jurnalis terbunuh di negeri tersebut sejak 1986 dan membuat Filipina sebagai tempat paling berbahaya untuk bekerja dalam bisnis berita. Ryan Rosauro, Ketua NUJP saat itu, menyatakan kebebasan pers dan pembunuhan jurnalis bukan soal yang tepat untuk dijadikan lelucon.

Duterte menyerang Rappler dengan tuduhan melanggar hukum karena kepemilikan asing di perusahaan. Namun serangan terhadap Rappler meningkat setelah media online itu menerbitkan laporan pada 2016 yang menguraikan bagaimana para pendukung Duterte memanipulasi Facebook untuk membangun dukungan untuknya dan menumpas lawan-lawannya.

Sejak Duterte resmi menjadi presiden pada 30 Juni 2016, setidaknya sudah dua kali Maria Ressa, pendiri dan pemimpin perusahaan Rappler, ditangkap. Penangkapan pertama terjadi pada 13 Februari 2019 karena kasus pencemaran nama yang melibatkan Ressa dan seorang reporter Rappler. Penangkapan kedua terjadi 29 Maret 2019 dalam soal kepemilikan saham asing di perusahaannya. Dalam dua penangkapan itu, Ressa akhirnya dibebaskan dengan uang jaminan.

Ketegangan Duterte dengan ABS-CBN bermula pada pemilihan Presiden Filipina 2016. Duterte menuduh jaringan teve ini bias, yang antara lain ditunjukkan dengan penolakan menayangkan iklan kampanye Duterte sebagai calon presiden dan lebih menyukai iklan politik kandidat wakil presiden, Antonio Trillanes. Di negeri itu, pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung terpisah. Kasus inilah yang diduga menjadi pemicu awal kemarahan Duterte terhadap jaringan media raksasa Filipina itu.

Presiden dan CEO ABS-CBN Carlo Katigbak, dalam sebuah rapat dengar pendapat di Senat, 24 Februari lalu, meminta maaf kepada Presiden Duterte karena peristiwa pada 2016 itu. Ia mengatakan jaringan televisinya hanya mematuhi hukum dan peraturan soal penayangan iklan politik. Katigbak menyatakan bersedia memberikan ganti rugi atas peristiwa itu.

Dua hari kemudian, Duterte menyatakan menerima permintaan maaf ABS-CBN. Dia juga menyebutkan tidak akan ikut campur soal perpanjangan lisensinya yang masih tertunda di Kongres. Ihwal tawaran ganti rugi, Duterte mengatakan tidak akan menerima dan menyarankan jaringan teve itu memberikannya kepada lembaga amal.

ABS-CBN berupaya mengajukan perpanjangan lisensinya sejak 2014, meski baru akan jatuh tempo pada 2020. Philippine Daily Inquirer melaporkan seorang anggota komite legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina menyebutkan ABS-CBN tidak mau mengambil risiko meminta pembaruan izin di bawah pemerintah yang “tidak ramah” terhadap mereka.

Rancangan undang-undang mengenai perpanjangan lisensi untuk ABS-CBN baru muncul pada November 2016 untuk dibahas dalam sidang Kongres ke-17. Namun draf itu tak pernah diajukan komite di DPR. Pembahasan baru dilakukan dalam sidang ke-18 setelah diajukan oleh setidaknya 12 anggota parlemen. Ketua DPR Alan Peter Cayetano memastikan Kongres, yang didominasi sekutu Duterte, akan membahas lisensi itu dengan adil.

Saat Kongres mulai membahas perpanjangan lisensi ABS-CBN, Jaksa Agung Jose Calida mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung pada 10 Februari 2020 untuk mencabut rancangan itu. Jaksa Agung menilai jaringan media ini melakukan dugaan pelanggaran dalam menjalankan waralabanya, termasuk menyelenggarakan siaran berbayar. Ada pula dugaan pelanggaran konstitusi terkait dengan kepemilikan asing. ABS-CBN membantah tuduhan tersebut.

Pada bulan yang sama, sejumlah anggota Kongres mendesak Komisi Telekomunikasi Nasional memberikan izin sementara kepada ABS-CBN untuk melanjutkan operasinya sampai ada keputusan dari Kongres. Setelah berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman, Ketua Komisi Telekomunikasi Nasional Gamaliel Cordoba menyatakan akan memberikan izin sementara bagi ABS-CBN.

Pemerintah tak senang dengan perkembangan itu. Jaksa Agung Calida meminta Komisi Telekomunikasi tidak memberikan izin sementara. Ia memperingatkan, lembaga tersebut terancam dituntut dengan Undang-Undang Antikorupsi jika mengeluarkan izin sementara ketika belum ada perpanjangan lisensi dari Kongres.

Di bawah tekanan Jaksa Agung, Komisi Telekomunikasi mengeluarkan perintah penghentian operasi ABS-CBN pada 5 Mei lalu. Hal ini membuat 42 stasiun televisi jaringan itu berhenti beroperasi di seluruh negeri, termasuk stasiun radionya, DZMM, beserta mitranya. Penutupan ini memicu kritik dari dalam dan luar negeri.

Senator Sonny Angara mendesak rekan-rekannya membela ABS-CBN dengan memperpanjang lisensi media itu. Pada Kamis, 7 Mei lalu, 13 senator mendesak Komisi Telekomunikasi mempertimbangkan perintah penghentian operasi. “Sekarang, lebih dari sebelumnya, di tengah krisis kesehatan publik terbesar pada generasi kita, orang-orang Filipina berhak mendapat akses ke berita terbaru yang disediakan media yang bebas dan tidak terkekang,” kata Angara.

Juru bicara Kepresidenan, Harry Roque, membantah kabar bahwa Duterte terlibat dalam keputusan penutupan operasi jaringan teve itu. “Presiden tidak marah atau bahagia. Dia benar-benar netral. Pilih sesuai dengan suara hati nurani Anda,” ucap Roque, merujuk pada anggota Kongres yang akan memutuskan nasib lisensi ABS-CBN. Rappler, dalam berita cek fakta pada Rabu, 6 Mei lalu, membantah klaim Roque dengan mengutip setidaknya tiga pernyataan Duterte yang menyerang jaringan itu secara terbuka.

Indeks Kebebasan Pers Dunia 2020 yang dikeluarkan Reporters Without Borders menempatkan Filipina di posisi ke-136, turun dari peringkat ke-134 tahun lalu. Bagi Bryant Macele, apa yang menimpa ABS-CBN ini adalah “serangan terhadap kebebasan pers di Filipina dan negara demokrasi yang rapuh”. “Jika kita tidak melawan, kebebasan politik dan sosial yang kita dapatkan kembali ketika menjatuhkan kediktatoran Marcos pada 1986 mungkin akan hilang lagi,” tuturnya.

ABDUL MANAN (RAPPLER, INQUIRER.NET, THE NEW YORK TIMES, REUTERS)