Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari belakangan, Bangladesh menjadi sorotan dunia karena aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan menimbulkan banyak korban jiwa. Demonstrasi tersebut menuntut agar kuota pekerjaan pegawai negeri dihapuskan dan diberikan kepada kandidat berdasarkan prestasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dikutip dari Antara, 30 orang tewas pada Jumat, 19 Juli 2024, yang menambah jumlah korban tewas menjadi 75 orang dalam tiga hari, keterangan kepolisian Dhaka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
1. Jam Malam dan Pengerahan Militer
Dikutip dari Antara, Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam nasional pada Jumat, 19 Juli 2024. Pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi. Menurut aturan, pembatasan jam malam akan berakhir pada Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 06.00 pagi untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga Minggu, 21 Juli 2024, 04.00 dini hari.
"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu pihak berwenang sipil," kata sekretaris pers Perdana Menteri Sheikh Hasina, Nayeemul Islam Khan, kepada kantor berita AFP, sebagaimana dikutip dari Aljaazera.
2. Sorotan
Pada Rabu, 17 Juli 2024, Amnesty International mengecam pihak berwenang di Bangladesh. “Pihak berwenang Bangladesh menggunakan kekerasan yang melanggar hukum terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa dan gagal menjamin perlindungan mereka,” seruan dari gerakan hak asasi manusia internasional tersebut.
“Amnesty International mengutuk keras pembunuhan mahasiswa Abu Sayed dan serangan terhadap pengunjuk rasa reformasi kuota di seluruh negeri,” kata Taqbir Huda, peneliti regional untuk Asia Selatan di Amnesty International.
Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matt Miller juga mengkritik kekerasan terhadap pengunjuk rasa. “Kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai merupakan dasar penting bagi demokrasi yang berkembang. Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang damai,” kata Miller. Departemen Luar Negeri sejak saat itu menegaskan keprihatinannya terhadap kekerasan yang terjadi di Bangladesh.
3. PBB Mendesak Pasukan Keamanan Sejalan dengan hukum HAM
Kepala HAM PBB Volker Turk mendesak akuntabilitas dan dialog setelah adanya laporan kekerasan mematikan dalam aksi protes mahasiswa di Bangladesh pada Jumat, 19 Juli 2024. “Semua pihak harus menahan diri dan pasukan keamanan harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan sejalan dengan hukum HAM internasional,” kata Turk.
4. Kronologi Tuntutan
Dikutip dari Antara, ribuan mahasiswa berdemonstrasi setelah pengadilan di Bangladesh mengembalikan kuota pekerjaan di pemerintahan, yang dihapuskan pada 2018. Dari kuota 56 persen yang ada saat ini, 30 persen dari seluruh pekerjaan di sektor publik untuk keluarga mereka yang berpartisipasi dalam perang kemerdekaan pada 1971. Mahasiswa menuntut agar kuota pekerjaan pegawai negeri dihapuskan dan diberikan kepada kandidat berdasarkan prestasi.
Demonstrasi yang dilakukan pada Selasa, 16 Juli 2024, mengakibatkan 6 orang tewas dan membuat Kementerian Pendidikan menutup semua sekolah, perguruan tinggi, madrasah, lembaga teknis, dan politeknik yang berada di bawah kendalinya.
Situasi makin memanas pada Rabu, 17 Juli, yang mendorong Komisi Hibah Universitas untuk menutup universitas-universitas di sana. Para mahasiswa, terutama yang berasal dari Universitas Dhaka, sebagai pusat gerakan, menolak untuk mengosongkan kampus. Mahasiswa yang ikut aksi protes, Mohammad Mahin Sarkar mengatakan kepada Anadolu, “Kami tidak akan meninggalkan kampus sampai tuntutan kami untuk reformasi kuota dipenuhi.”
DEWI RINA CAHYANI | SITA PLANASARI | SUCI SEKARWATI | ANTARA
Foto 
