DPR AS Mulai Sidang Pertama Pemakzulan Presiden Joe Biden

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPR dari Partai Republik Amerika Serikat telah mengadakan sidang penyelidikan pertama untuk pemakzulan Presiden Joe Biden pada Kamis.

Sidang tetap digelar meskipun tidak menemukan bukti bahwa presiden dari Partai Demokrat itu secara pribadi mendapat untung dari pembayaran luar negeri yang dikirim kepada anggota keluarganya.
 
Sidang awal pemakzulan yang dilakukan oleh Komite Pengawasan DPR AS merupakan peninjauan kembali bukti-bukti yang dikumpulkan Partai Republik sejauh ini mengenai usaha bisnis asing yang dilakukan putra Biden, Hunter Biden, 53 tahun, yang menurut mereka menunjukkan bahwa anggota keluarga Biden menjual akses terhadap kekuasaan dan koneksi keluarganya.
 
Hunter Biden sebelumnya dituduh menjual nama keluarga Biden dalam berbisnis. Berdasarkan kesaksian tertutup pada Juli dari mantan mitra bisnisnya, Devon Archer, mengatakan bahwa putra Biden tersebut menjual akses ke “merek” Biden.

Archer juga mengatakan bahwa Joe Biden “memberikan nilai terbesar pada merek tersebut.” Kendati demikian, Archer mengatakan bahwa sang presiden tidak pernah terlibat dalam urusan bisnis Hunter Biden.
 
“Hunter Biden mendapatkan keuntungan dari mengatur akses ke Joe Biden, merek keluarga,” kata ketua Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR, James Comer dalam persidangan.
 
Perwakilan Partai Republik Jason Smith dari Missouri, ketua House Ways and Means Committee, menambahkan bahwa “keluarga Biden menjual akses terhadap kekuasaan Joe Biden dan Departemen Kehakiman Biden melindungi merek Biden.”
 
Anggota Partai Demokrat dan beberapa saksi independen mengatakan tidak ada bukti bahwa Biden telah menerima pembayaran apa pun, atau terlibat dalam perilaku tidak pantas selama ia menjabat sebagai wakil presiden antara 2009 dan 2017.

Gedung Putih membantah melakukan kesalahan dan menolak penyelidikan tersebut karena dianggap bermotif politik.
 
Biden, 80 tahun, sedang berkampanye untuk kemungkinan pertandingan ulangnya dalam pemilihan presiden 2024 dengan Donald Trump dari Partai Republik, yang sedang menghadapi empat dakwaan pidana atas berbagai tuduhan.
 
Trump, yang dimakzulkan dua kali selama empat tahun masa jabatannya, dan beberapa sekutu garis kerasnya di Partai Republik selama berbulan-bulan telah menyerukan pemakzulan Biden.

 
Kesaksian

Selain menunjukkan bukti-bukti yang dihimpun Partai Republik, sidang ini tidak menghadirkan saksi yang memiliki pengetahuan langsung perihal urusan bisnis luar negeri Hunter Biden. Keempat saksi yang hadir adalah seorang akuntan forensik, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, dan dua profesor hukum.
 
Profesor Universitas George Washington Jonathan Turley dan akuntan forensik Bruce Dubinsky mengatakan panel tersebut memiliki cukup bukti untuk membuka penyelidikan pemakzulan, tetapi tidak memiliki cukup bukti untuk membenarkan tuduhan pemakzulan.
 
Profesor hukum lainnya, Michael Gerhardt dari Universitas North Carolina, mengatakan ia belum mendengar bukti yang dapat dipercaya untuk membenarkan penyelidikan tersebut dan memperingatkan panel bahwa penyelidikan tersebut didorong oleh kekhawatiran partisan.
 
Saksi keempat, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS Eileen O'Connor, menyampaikan pandangannya bahwa departemen tersebut telah menganggap ringan penyelidikan kriminal terhadap Hunter Biden, yang kini menghadapi dakwaan kepemilikan senjata setelah bertahun-tahun berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol. O’Connor jauh lebih blak-blakan mengkritik putra Biden tersebut.

  
Duduk Perkara

Inti dari penyelidikan ini adalah tuduhan bahwa Biden, sebagai wakil presiden saat itu, menekan Ukraina untuk memecat seorang jaksa penuntut utama karena jaksa tersebut sedang menyelidiki Burisma, sebuah perusahaan di mana Hunter Biden menjadi anggota dewan direksinya.
 
Presiden Ukraina saat itu, Petro Poroshenko, mengatakan kepada Fox News Channel pada hari Sabtu bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Sejumlah pejabat AS dan asing mengatakan Biden menjalankan kebijakan resmi untuk memerangi korupsi di Ukraina.
 
Tidak jelas apakah anggota DPR dari Partai Republik akan memenangkan suara di akhir penyelidikan untuk mendukung pemakzulan. Namun, bahkan jika pemungutan suara tersebut berhasil, kecil kemungkinannya Senat yang dikuasai Partai Demokrat akan memilih untuk mencopot Biden dari jabatannya.
 
Anggota DPR dari Partai Republik mengatakan mereka berencana mencari catatan bank pribadi dan bisnis Hunter Biden dan James Biden, adik sang presiden. Comer mengutip catatan pembayaran dari warga negara Cina kepada Hunter pada 2019, yang mencantumkan alamat rumah Joe Biden di Delaware sebagai alamat penerima. Namun, Partai Republik belum memberikan bukti bahwa Joe Biden menerima uang tersebut.

 
Ancaman Shutdown Semakin Dekat

Sementara, Gedung Putih mengatakan Partai Republik harus fokus mencapai kesepakatan soal pendanaan untuk menjaga pemerintahan tetap buka pada awal tahun fiskal baru, 1 Oktober. Sebagian besar pemerintahan akan ditutup jika mereka tidak mencapai kesepakatan soal ini.
 
“Konsekuensinya bagi rakyat Amerika akan sangat merugikan,” kata Gedung Putih pada awal sidang. “Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian dari hal itu.”
 
Saat persidangan, Partai Demokrat dengan jelas menunjukkan jam yang menghitung mundur menit hingga Sabtu tengah malam, ketika pemerintah AS akan memasuki masa penutupan sebagian (partial shutdown) yang keempat dalam satu dekade jika Kongres gagal meloloskan undang-undang untuk mendanai lembaga-lembaga federal.

Pilihan Editor: Pemakzulan Biden: DPR AS Bakal Adakan Sidang Penyelidikan Pertama
 
REUTERS | CNN