Dunia dalam Sepekan: Pengadilan Malaysia Izinkan Umat Kristen Menggunakan Kata 'Allah'

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Malaysia

Pengadilan Izinkan Umat Kristen Menggunakan Kata 'Allah'

PENGADILAN Tinggi Kuala Lumpur, Malaysia, memutuskan bahwa aturan pemerintah pada 1986 yang melarang penggunaan kata "Allah" untuk menyebut “Tuhan” di agama Kristen adalah tidak konstitusional dan cacat hukum. Dalam sidang pada Rabu, 10 Maret lalu, hakim Datuk Nor Bee Ariffin juga menggariskan bahwa hak Jill Ireland Lawrence Bill, penggugat aturan itu, tidak boleh didiskriminasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jill Ireland, warga Sarawak, mengajukan gugatannya hampir 13 tahun lalu setelah petugas Kementerian Dalam Negeri menyita delapan keping cakram digital yang dia bawa di bandar udara Sepang saat pulang dari Indonesia pada 2008. Cakram itu berisi ajaran Kristen yang menggunakan kata "Allah". Kasus itu berpindah-pindah pengadilan hingga akhirnya diputuskan sekarang. Isu penggunaan kata "Allah" oleh kaum nonmuslim di Malaysia sering memicu perselisihan dan bahkan kekerasan di negeri yang penduduknya mayoritas muslim tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam keputusannya, hakim Nor Bee menyatakan bahwa kata "Allah", bersama kata "Kabah", "Baitullah", dan "salat", dapat digunakan oleh kaum Kristen. "Kebebasan untuk menganut dan mengamalkan agama seseorang harus mencakup hak untuk memiliki materi agamanya," ucapnya seperti dikutip BBC.

"Kita harus ingat bahwa penggunaan kata 'Allah' itu mendahului Islam. Jadi istilah 'Allah' bukanlah hanya milik umat Islam," ujar Wakil Menteri Utama Sarawak Tan Sri James Masing kepada Borneo Post saat menanggapi keputusan tersebut.

Italia

Eropa Terpecah soal Vaksin Rusia

BADAN Pengawas Obat Eropa (EMA) baru mulai memeriksa kelayakan penggunaan Sputnik V, vaksin Covid-19 buatan Rusia, tapi sejumlah negara sudah menyetujui pemakaiannya. Republik Cek dan Slowakia telah memutuskan akan menggunakan vaksin itu dan memesannya. Adapun Hungaria baru menyetujui penggunaannya. Negara-negara Eropa didera keterlambatan pengiriman vaksin dari perusahaan farmasi di Belgia. Namun perdebatan yang terjadi umumnya karena dugaan ada motif politik di balik vaksin Rusia itu.

Reuters melaporkan bahwa RDIF, dana investasi asing Moskow, telah membuat perjanjian dengan Adienne Pharma & Biotech, perusahaan farmasi Italia, untuk memproduksi vaksin Sputnik V. Adienne masih membutuhkan izin dari pemerintah Italia sebelum bisa memproduksinya. "Perusahaan belum akan memproduksi vaksin untuk dijual hingga akhir 2021," ujar Antonio Francesco, Presiden Adienne, kepada kantor berita Rusia, TASS, pada Jumat, 12 Maret lalu. Dia mengatakan bahwa perusahaannya masih perlu menyelesaikan proses alih teknologi, pengujian produksi, dan pengiriman data ke pemerintah sebelum vaksin dapat dijual.

"Saya sangat menyarankan agar tidak ada otorisasi darurat nasional (untuk penggunaan vaksin)," tutur Christa Wirthumer-Hoche, Ketua Dewan Manajemen EMA, kepada media Austria ORF. Menurut dia, belum ada data keamanan yang memadai tentang orang-orang yang telah diberi vaksin tersebut. "Kita dapat mendapatkan Sputnik V di pasar pada masa mendatang, setelah kami telah memeriksa data yang diperlukan."

Meksiko

Tertuduh Pemerkosa Jadi Calon Gubernur

Felix Salgado Macedonio. Youtube.Senado de Mexico

PARTAI Morena yang dipimpin Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengesahkan Felix Salgado Macedonio sebagai calon Gubernur Negara Bagian Guerrero pada Sabtu, 13 Maret lalu. Padahal Salgado dituduh telah memperkosa perempuan aktivis politik Basilia Castaneda. Pencalonan Salgado memicu kontroversi di masyarakat dan Partai Morena.

Salgado, orang terkuat di Guerrero, membantah tuduhan tersebut. "Kelambanan otoritas peradilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya melanggar hak-hak mereka, tapi juga menafikan hak kami, sebagai masyarakat, atas kebenaran dan keadilan," demikian pernyataan Partai Morena mengenai kasus Salgado, seperti dikutip Reuters.

Pemerkosaan Castaneda terjadi pada 1998. Castaneda mengadukan kasusnya ke pemerintah lokal, negara bagian, hingga federal, dan bahkan ke Partai Morena untuk mencegah Salgado memegang jabatan publik. Semua upayanya buntu. Pada 2017, seorang wartawan juga mengaku telah diperkosa Salgado berkali-kali. Media juga melaporkan beberapa korban lain. Namun semua kasus itu raib begitu saja.

Kasus Salgado muncul lagi ketika Obrador menyebut namanya sebagai calon gubernur beberapa pekan lalu. "Pencalonan Salgado merupakan penghinaan bagi Meksiko, terutama bagi perempuan Meksiko. Sekali lagi menjadi jelas bahwa Lopez Obrador dan Morena tidak peduli terhadap perempuan, suara mereka, atau keselamatan mereka," kata Adriana Aguilar, kepala urusan perempuan Partai Aksi Nasional, partai oposisi.