Emmanuel Macron Mau Perkuat Hukum Sekuler Prancis untuk Lawan Islam Radikal

Macron mengatakan separatisme Islam sebagai proyek ideologi politik-agama yang nyata dan terwujud melalui penyimpangan berulang dari nilai-nilai republik.

Unjuk rasa Islamophobia di Ibu Kota Paris, Prancis. Sumber: Lisa Bryant/voanews.com

Macron beberapa tahun lalu telah mendorong integrasi dan mencegah Muslim Prancis mempraktikan radikalisasi di Prancis, dengan serangkaian serangan terorisme mematikan yang dilakukan Muslim Prancis terhadap sesama warga.

Namun pidato Macron jelas memberikan respons yang lebih jauh dari masyarakat minoritas terutama kalangan Muslim Prancis.

Surat kabar Le Monde memuat opini dari Rektor Masjid Agung Paris, Chems-Eddine Hafiz, yang menulis "Masalah 'separatisme' tidak menjadi perhatian semua Muslim sama sekali. Jauh dari itu!"

"Saya ingin menunjukkan, dengan segala hormat, kepada kalangan yang berusaha untuk membangun kesejajaran antara Islam dan Islamisme, kepada mereka yang menyatakan bahwa Islam adalah Islamisme, dan sebaliknya, bahwa memang ada perbedaan yang harus dibuat antara agama Muslim dan ideologi Islam," kata Hafiz.

Sementara itu Collective Against Islamophobia in France (CCIF), sebuah kelompok advokasi Muslim terkemuka Prancis, mengatakan Macron belum sadar bahwa Islam radikal, yang belum didefinisikan, berakar karena Republik telah mengabaikan masalah sosial. "Alih-alih mengembangkan sosial, Anda mengusulkan untuk memaksakan perangkat represif."

Macron memang menempatkan beberapa kesalahan atas "separatisme Islam" pada Prancis sendiri, terutama dalam keengganannya untuk mengatasi perang berdarah Aljazair dan masa kolonial yang masih tertanam pada jiwa Prancis.

Macron menegaskan "tidak ada konsesi" yang akan dibuat dalam upaya baru untuk mendorong agama keluar dari pendidikan dan sektor publik di Prancis, dikutip dari Al Jazeera.

Dia mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan RUU pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang sekuler 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

"Sekularisme adalah semen dari persatuan Prancis," tegasnya, tetapi menambahkan bahwa tidak ada gunanya menstigmatisasi semua Muslim yang beriman.

Undang-undang Prancis mengizinkan orang untuk menganut agama apa pun yang mereka pilih, kata Macron, tetapi tampilan luar dari afiliasi keagamaan akan dilarang di sekolah dan layanan publik.

Mengenakan jilbab sudah dilarang di sekolah-sekolah Prancis dan untuk pegawai negeri di tempat kerja mereka.

Dikutip dari TRT, RUU yang diusulkan mencakup langkah-langkah untuk mengakhiri para imam asing dan meningkatkan jumlah imam negara yang dilatih di Prancis. Ini juga memberlakukan pengawasan ketat dan kontrol pendanaan asing untuk tempat ibadah, dan untuk memblokir proyek yang mencurigakan.

"Kami perlu tahu dari mana uang itu berasal, siapa yang mendapatkannya dan untuk apa," kata Macron.

Pada 7 September, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin dan Menteri Kewarganegaraan Marlene Schiappa mengonfirmasi bahwa 'RUU separatisme' sedang diselesaikan, dan mengungkapkan lebih detail cara kerjanya.

Di antara penegakannya, RUU akan memaksa asosiasi untuk menandatangani kontrak keterlibatan tentang sekularisme, dan akan dipotong pendanaannya bagi mereka yang melanggar

RUU itu juga akan menghukum "sertifikat keperawanan" yang dikeluarkan oleh dokter sebelum menikah.

RUU itu juga akan mengakhiri program ELCO, memungkinkan pendidikan dan pengajaran dalam bahasa asing tanpa pengawasan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Pemindahan tersebut akan berdampak pada setidaknya 80.000 siswa.

Presiden Prancis Emanuel Macron akan mempresentasikan RUU tersebut pada awal Oktober, dengan sebagian besar isinya masih belum ditentukan.

Sebelumnya pada 18 Februari, Macron telah mengumumkan perang melawan "Separatisme Islam", yang mulai digunakan di komunike Elysee, setelah beralih dari peringatan 'komunitarianisme' generik. Muslim di Prancis mengkritik perubahan frasa yang tercantum dalam komunike tetapi tidak berhasil.

RUU tersebut telah mengalami penundaan terakhir, hingga Oktober setelah BFMTV melaporkan bahwa RUU itu belum selesai, dengan kekhawatiran bahwa dalam keadaannya saat ini beberapa pasal dapat dicabut oleh Dewan Konstitusi Prancis.

Menurut The Washington Post, pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan soal Islam telah menjadi topik diskusi rutin di pers Prancis dan di acara bincang-bincang. Namun seruan untuk mereformasi seluruh agama telah berulang kali menimbulkan tuduhan xenofobia dan Islamofobia. Dan proposal kebijakan terkait telah menjauhi, dan bahkan mempermalukan hampir setiap presiden yang pernah mencobanya. Bahkan upaya oleh presiden sayap kiri, Sosialis Francois Hollande, untuk melucuti kewarganegaraan Prancis terpidana teroris telah gagal di parlemen Prancis.

Macron, seorang sentris yang menjadi presiden pada 2017, telah mengakui warisan masalah itu, termasuk pada hari Jumat. Meskipun demikian, Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia berkomitmen pada sebuah proyek yang "akhirnya membangun Islam di Prancis yang bisa menjadi Islam Pencerahan."

Sumber:

https://www.france24.com/en/20201002-live-macron-outlines-proposal-for-law-to-fight-separatism-in-france

https://www.washingtonpost.com/world/europe/macron-islam-france/2020/10/02/ba8a1dcc-04bc-11eb-b92e-029676f9ebec_story.html

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/2/macron-announces-new-plan-to-regulate-islam-in-france

https://www.trtworld.com/europe/why-muslims-in-france-fear-a-bill-on-islamic-separatism-39991