Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi kemajuan Majelis Umum PBB dalam status keanggotaan penuh Palestina. Namun, Jokowi menilai PBB perlu bertindak lebih menyelesaikan akar persoalan konflik, yakni pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi menyampaikan ini saat melakukan pertemuan dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dennis Francis, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10, yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, 20 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, akar konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina. Untuk itu, proses pada sidang umum PBB harus mencerminkan upaya mencapai solusi dua negara," ucap Jokowi, dikutip dari keterangan tertulis.
Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi badan-badan PBB untuk membantu rakyat Palestina.
Menanggapi soal Palestina, Francis mengatakan bahwa situasi sejauh ini masih belum menentu dan terus menjadi perhatian. Majelis Umum PBB, seperti diketahui, sudah memberikan rekomendasi yang sangat kuat kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Palestina.
Resolusi Sidang Majelis Umum PBB mengenai pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina dikeluarkan pada 10 Mei 2024.
Ini membuat Palestina memiliki hak hampir sama dengan negara anggota. Resolusi Ini merupakan pertama kalinya sebuah Observer State diberikan hak dan kewenangan khusus yang mendekati anggota PBB lainnya. Palestina telah menjadi negara pengamat PBB sejak 2012.
"PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi dua negara untuk Palestina. Dalam semua pandangan, perjanjian ini merupakan satu-satunya hasil kredibel yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," kata Francis.
Selain isu Palestina, Jokowi dan Francis juga turut membahas sejumlah isu-isu global seperti perubahan iklim.
Misalnya mengenai reformasi sistem multilateral, Jokowi menyatakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi yang memungkinkan negara-negara berkembang berperan lebih aktif, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Kemudian Presiden RI juga mengajak PBB untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut, yang mengancam banyak negara kepulauan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Majelis Umum PBB.
DANIEL A. FAJRI
Foto 
