Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Kembalinya Dr. M

Kemenangan koalisi oposisi Malaysia mengakhiri kekuasaan Barisan Nasional di Malaysia. Buntut dari masalah ekonomi dan korupsi.

13 Mei 2018 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SUKSES memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan memenangi pemilihan umum Malaysia, Rabu pekan lalu, tugas Mahathir Mohamad masih panjang. "Ini akan menjadi pekan yang sibuk. Saya tak akan pulang pukul 4 pagi. Biasanya saya pulang pukul 6 pagi. Tapi mungkin akan saya perpanjang sampai pukul 7 pagi," mantan Perdana Menteri Malaysia ini berseloroh di depan wartawan dan pendukungnya di Sheraton Petaling Jaya, Malaysia, Kamis tengah malam pekan lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Media Inggris The Telegraph menyebut Mahathir, yang usianya sudah mendekati satu abad, sebagai perdana menteri tertua di dunia. Dia masih kuat berpidato sambil berdiri meski dalam berbagai kesempatan lebih memilih duduk. Sesekali ia tak bisa mendengar dengan jelas pertanyaan wartawan. Dalam pidato setelah resmi dilantik sebagai perdana menteri, ia juga keseleo lidah menyatakan bahwa dalam pemilihan umum ini "ada peningkatan dukungan terhadap BN (Barisan Nasional)", yang kemudian segera dikoreksi, "Maaf, maksudnya Pakatan Harapan."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mahathir mengungkapkan kegembiraannya menyaksikan banyak orang berbaris di jalan yang dilewatinya untuk menuju Istana Negara saat pelantikan. Mereka membunyikan klakson, mengibarkan bendera Pakatan Harapan, dan mengelu-elukan "Tun Mahathir". "Ini sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya dalam sejarah politik Malaysia," kata Mahathir.

Ketua Pemuda Partai Keadilan Rakyat (PKR), Nik Nazmi Nik Ahmad, menyebut apa yang terjadi di Malaysia ini mirip di Indonesia pada 1999 saat punya presiden baru setelah jatuhnya Orde Baru. "Kami mengalaminya 20 tahun sesudahnya," ujarnya.

Dr M-sapaan akrab Mahathir-menjadi Perdana Menteri Malaysia dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sejak 1982 dengan didukung Barisan Nasional, koalisi partai pimpinan UMNO. Ia baru berhenti pada 2003 dan digantikan Abdullah Ahmad Badawi.

Setelah 15 tahun cuti dari dunia politik, Mahathir kini kembali terjun ke gelanggang dan justru menghadapi partai lamanya dalam pemilihan umum pada Rabu pekan lalu. Dia diusung koalisi oposisi Pakatan Harapan yang terdiri atas Partai Pribumi Bersatu, PKR, Partai Aksi Demokratik (DAP), dan Partai Amanah Negara. Mahathir menjadi perdana menteri lagi setelah Pakatan memperoleh 113 dari total 122 kursi parlemen, meninggalkan Barisan Nasional yang meraih 79 kursi. Kemenangan Pakatan ini mengakhiri kekuasaan Barisan Nasional selama 62 tahun.

Mahathir menetapkan sejumlah prioritas pemerintahan barunya. Ia akan memproses pembebasan Anwar Ibrahim, tokoh oposisi yang dipenjara karena kasus sodomi. Pakatan menyebut kasus Anwar itu untuk membungkam dan menekuk oposisi. Prioritas lain adalah mengatasi masalah ekonomi yang memicu biaya hidup tinggi dan memantik kejatuhan Barisan Nasional, selain karena kasus korupsi. "Ekonomi dan keuangan akan jadi fokus pemerintahan baru ini," ucap Mahathir dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri, didampingi Ketua PKR Wan Azizah Wan Ismail, Ketua Partai Amanah Negara Mohamad Sabu, dan Ketua DAP Tan Kok Wai.

Rencana lebih rinci pemerintahan baru Malaysia ini disampaikan Mahathir dalam pidato esoknya di Yayasan Albukhari, Kuala Lumpur. Menurut Mahathir, ia akan berfokus menstabilkan ekonomi, kurs, bursa saham, dan akan menyelidiki jika ada yang bermain di balik masalah ekonomi negara berpenduduk 31 juta jiwa ini.

Pemerintah juga akan menangani serius kasus korupsi, termasuk yang menimpa perusahaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak. Komisi Antikorupsi Malaysia (MCA) menyatakan tak ada dugaan korupsi dalam kasus ini. Tapi, "Kami juga akan memeriksa apakah MCA melakukan penyelidikan dengan fair atau tidak," kata Mahathir.

Soal Anwar, menurut Mahathir, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XV Sultan Muhammad V memberi isyarat akan memberi pengampunan penuh. Mahathir menyebut Anwar Ibrahim sebagai "Prime Minister in Waiting". Seperti yang ia kemukakan sebelum pemilihan umum, Mahathir tidak akan menduduki posisinya dalam waktu lama. Segera setelah bebas dan hak politiknya dipulihkan, Anwar akan menggantikannya sebagai perdana menteri. Saat ditanya kapan Anwar akan bebas dan kembali ke politik, Mahathir mengatakan, "Itu butuh beberapa tahapan dan perlu waktu."

Menurut Nik Nazmi Nik Ahmad, dalam skenario yang disiapkan Pakatan, prosesnya akan dimulai dengan pembebasan Anwar. Setelah itu, Pakatan akan memintakan pengampunan kepada Raja. Anwar sebenarnya bisa dibebaskan pada Juni mendatang karena berkelakuan baik setelah menjalani hukuman sejak Oktober 2015. Lalu, bekas wakil perdana menteri itu akan bertarung dalam pemilihan anggota legislatif atau legislator lain bersedia menyerahkan kursi untuknya. Setelah menjadi anggota parlemen itulah Anwar bisa menduduki kursi perdana menteri.

Mahathir menyatakan sudah ada 10 pos menteri yang ditetapkan. Nama-nama orang yang akan mengisi kursi menteri berasal dari partai koalisi. "Saya berharap semua partai mendapatkan peluang sama untuk posisi menteri ini," ucapnya. Soal siapa yang akan menduduki pos itu akan dia bahas bersama pemimpin partai pada pekan ini. Orang dekat di lingkungan PKR mengatakan ketua partai dan anggota parlemen diundang ke Kuala Lumpur sejak pekan lalu untuk membahas komposisi kabinet agar bisa diumumkan pada Senin pekan ini.

Koordinator Peneliti Merdeka Center, Tan Kiat Sang, menyatakan masalah ekonomi menjadi kunci penting jatuhnya Barisan Nasional dan jalan yang memuluskan Pakatan Harapan. Menurut survei lembaganya, masalah inflasi, pekerjaan, dan pendapatan menjadi pertimbangan terbesar (sekitar 43 persen) para pemilih dibanding masalah lain dalam menentukan pilihan partai. Ini lebih besar jika dibandingkan dengan pertimbangan masalah kasus korupsi (21 persen) atau kepemimpinan dan pemerintahan (8 persen).

Menurut Tan, perkara ekonomi ini sudah sepatutnya menjadi perhatian serius pemerintahan Pakatan. Ia mengingatkan kasus Jepang. Setelah berkuasa lebih dari 60 tahun, Partai Demokratis Liberal (LDP) di sana akhirnya kalah oleh oposisi Partai Demokratik pada 2009. Namun oposisi yang berkuasa itu sibuk berkelahi di dalam dan tak berhasil mengatasi masalah ekonomi. Akibatnya, dalam pemilihan umum berikutnya, dukungan publik kembali ke LDP. "Jangan sampai pengalaman Jepang itu terulang di Malaysia," tuturnya, Kamis pekan lalu.

Meskipun Barisan Nasional terlihat kuat dalam berbagai pemilihan umum, Merdeka Center melihat tren yang berbeda sejak pemilihan 2013. Lembaga riset itu lantas menggelar survei saat partai mengajukan calon anggota parlemen pada awal Mei lalu. Respondennya 1.579 pemilih di atas usia 21 tahun yang dihubungi melalui telepon. "Setelah nominasi, dukungan terhadap Barisan Nasional cenderung turun, terutama karena perkelahian internal. Satu hari sebelum pemilihan, dukungan terhadap Barisan Nasional juga drop sampai 2 persen," ucap Tan.

Ada sejumlah penyebab turunnya sokongan terhadap Barisan Nasional. Pemicu utamanya adalah harga barang yang mahal, turunnya nilai ringgit, serta pemberlakuan pajak barang dan jasa (GST) sebesar 6 persen. GST ini menggantikan pajak penjualan dan layanan sebesar 5-15 persen serta diberlakukan sejak 2015. GST adalah upaya pemerintah mencari pendapatan tambahan untuk mengimbangi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak.

Soal GST ini menjadi kerisauan serius pemilih. Menurut Rosli, pendukung Pakatan di Setiawangsa, Kuala Lumpur, GST membuat biaya hidup lebih tinggi karena mengerek naik hampir semua harga lainnya, termasuk perumahan. "Orang muda banyak yang tak bisa beli rumah karena sudah di atas 300 ribu ringgit (sekitar Rp 1 miliar). Kalau di Kuala Lumpur 400 ribu ringgit lebih (Rp 1,4 miliar)," tuturnya lokasi pencoblosan di Setiawangsa, Rabu pekan lalu. Zainal, juga warga Setiawangsa, punya pandangan sama. "Orang-orang paling marah atas GST. Sebab, anak-anak pun sekarang bayar pajak."

Nik Nazmi Nik Ahmad menyebut GST sebagai pertaruhan penting dalam pemilih. "Saya katakan pemilihan kali ini seperti referendum GST. Kalau dukung GST, silakan pilih BN. Tak setuju GST, dukungan Pakatan."

Sumber ketidakpuasan lainnya adalah masalah korupsi. "Kasus korupsi di 1MDB memang menjadi perhatian publik yang pertama. Kedua, baru soal GST. Orang awam berpendapat bahwa uang dari GST itulah yang dipakai untuk menalangi kasus 1MDB," kata Rosli.

Menurut Mohamad Sabu, korupsi dan ekonomi ini saling terkait. Korupsi menjadi penyebab harga naik dan ekonomi memburuk. "Najib banyak melakukan kesalahan menangani masalah ekonomi dan korupsi ini," ucapnya. Namun, "Penolakan rakyat ini lebih banyak masalah ekonomi dan kesengsaraan hidup."

Faktor lain di balik kemenangan Pakatan adalah Mahathir. Bahar, pengajar Universitas Islam Antar Bangsa di Gombak, menyebut Mahathir sebagai faktor utama kemenangan Pakatan. Ia figur yang bisa memobilisasi massa di Negara Bagian Johor, Kelantan, dan Negeri Sembilan, tiga daerah yang dikuasai Barisan Nasional tapi mulai digerus oleh oposisi, untuk memilih Pakatan Harapan. "Dia ini punya aura dan kharisma," ucapnya.

Bagi Pakatan Harapan, itu bukan satu-satunya kontribusi Mahathir. Menurut politikus DAP, Tian Chua, Barisan Nasional menakut-nakuti warga Melayu soal bahaya Cina jika oposisi menang karena ada DAP di dalamnya. "Dengan Pakatan mengusung Mahathir, orang Melayu seperti dapat jaminan bahwa hak orang Melayu akan tetap terjaga," ujar Tian. "Mereka pun mendukung Pakatan."

Pakatan tak hanya memakai resep ekonomi dan korupsi untuk menggerus dukungan kepada Barisan Nasional. Menurut Nik Nazmi, Pakatan memetakan semua negeri dan peluang untuk dipertahankan atau direbut. Mereka berfokus pada "daerah panas"--sebutan untuk negeri yang dikuasai BN atau ingin direbut Pakatan.

Dua di antara daerah yang diperebutkan adalah Johor dan Kedah. Johor merupakan tempat kelahiran UMNO. "Najib pernah berkelakar, Johor adalah BN terkuat di dunia," kata Nik Nazmi. Kedah juga masuk kategori daerah panas karena menjadi salah satu basis BN.

Pakatan juga memberi perlakuan khusus untuk daerah-daerah panas itu. Mereka, antara lain, mengirim petinggi partai untuk berkampanye. PKR menugasi Mahathir Mohamad dan Muhyidin, mantan Ketua Partai Pribumi Bersatu yang juga mantan wakil perdana menteri era Najib Razak. Keduanya juga mantan petinggi UMNO.

Strategi lainnya, menurut Nik Nazmi, adalah memasang tokoh terkenal di daerah pemilihan itu. PKR memasang Mahathir dan anaknya, Mukhriz Mahathir, di Kedah. Pakatan memasang Nik Nazmi, tokoh muda PKR, untuk merebut Setiawangsa. Nik Nazmi sudah dua kali menjadi menjadi anggota parlemen di Selangor.

Diserang oleh amunisi soal masalah ekonomi dan korupsi, BN berusaha meyakinkan publik untuk tetap bersamanya. Sehari sebelum pemilihan, Najib berpidato dari rumahnya di Pekan, Pahang, yang disiarkan secara langsung di Facebook dan televisi. Sedangkan Mahathir berpidato dari Dewan Ho Ping di Kuah, Langkawi, di depan publik dan disiarkan secara langsung melalui Facebook.

Mahathir dalam pidatonya meminta warga datang ke pemilihan dan mendukung Pakatan. Najib menyerukan hal yang sama, tapi dengan janji tambahan akan menggratiskan tarif tol selama lima hari sebelum dan sesudah Lebaran.

Zulkifli Abdullah, warga Kuala Lumpur, menyebut pidato Najib itu sebagai tawaran kurang menjanjikan. "Dia menjanjikan tol dibebaskan selama tiga hari. Padahal manifesto Pakatan berencana menggratiskan tol selamanya," tuturnya.

Najib juga akan memberikan pembebasan pajak penghasilan untuk warga yang berusia di bawah 26 tahun. Kebijakan pembebasan pajak pendapatan selama ini adalah untuk yang bergaji lebih dari Rp 10 juta. "Janji itu kurang berdampak karena sangat sedikit orang di usia tersebut yang bekerja dan menikmati pembebasan pajak itu," kata Nik Nazmi.

Hasil pemilihan umum Malaysia Rabu pekan lalu cukup mengejutkan, termasuk bagi Nik Nazmi. Target Pakatan merebut sejumlah daerah panas membuahkan hasil. Nik Nazmi berhasil merebut Setiawangsa, Kuala Lumpur, dengan 34.471 suara, mengalahkan Zulhasnan bin Rafique dari Barisan Nasional, yang meraih 20.099 suara. Johor juga jatuh ke tangan Pakatan setelah selama ini berada dalam cengkeraman UMNO. Pakatan juga menang di Kedah dengan meraih 10 dari total 15 kursi parlemen.

Najib Razak, dalam pidato Kamis pekan lalu, menyadari bahwa Barisan Nasional kini tak lebih menjanjikan bagi pemilih. "Kami berusaha membangun ekonomi Malaysia serta menciptakan tiga juta lapangan pekerjaan, membangun perumahan, dan sebagainya. Tapi jelas sekali apa yang kami lakukan mungkin kurang menarik dibanding yang ditawarkan lawan," ucapnya.

Dalam pidato sekitar 10 menit itu, Najib didampingi mantan wakil perdana menteri, Ahmad Zahid Hamidi; mantan menteri pertahanan, Hishammuddin Hussein; dan Ketua Pemuda UMNO Khairy Jamaluddin. Tak ada tanya-jawab seusai konferensi pers. Saat keluar dari ruangan menuju mobil, Najib tak mengeluarkan satu pun jawaban meski diberondong berbagai pertanyaan oleh wartawan.

Hasil pemilihan umum ini memang bukan kiamat bagi Barisan Nasional karena mereka masih punya 79 kursi di parlemen. Tapi, bagi Najib, nasibnya bisa berbeda. Pemerintah baru di bawah Mahathir berencana memeriksa lagi kasus 1MDB, yang juga akan berdampak terhadapnya. Dari dalam Barisan Nasional juga mulai ada permintaan agar Najib mundur. "Kita perlu ketua baru secepat mungkin," ujar Setiausaha BN Pulau Pinang, Datuk Omar Faudzar, seperti dilansir Berita Harian.

Abdul Manan

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus