Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ibrahim Sule, Sekjen di Kementerian Kesehatan Niger pada Senin, 18 September 2023, memperingatkan Niger sedang menghadapi krisis kekurangan obat-obatan karena dampak sanksi-sanksi yang diberlakukan ECOWAS ke Niger.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam wawancara dengan kantor berita RIA, Sule menceritakan kalau Niger mulai kehabisan antibiotik, obat-obatan untuk kanker, diabetes dan obat untuk perawatan penyakit kardiovaskular (jantung). Economic Community of West African States (ECOWAS) menjatuhkan sanksi ke Niger sejak kudeta militer di negara itu mendongkel kekuasaan Presiden Niger Emmanuel Bazoum pada 26 Juli 2023.
ECOWAS meminta negara-negara anggota organisasi itu agar membatasi transaksi keuangan dengan Niger dan menutup pintu-pintu perbatasan dengan Niger gunam memberikan tekanan pada mereka yang melakukan kudeta hingga demokrasi di Niger dipulihkan kembali.
Sebelumnya pada bulan lalu, ribuan truk membawa bahan makanan yang menuju Niger dilaporkan terkatung-katung selama berminggu-minggu di Malanville yakni area penyeberangan di utara Benin karena perbatasan ditutup. World Food Program (WFP) sudah memperingatkan kalau embargo dari ECOWAS itu sangat memukul suplai bahan makanan dan obat-obatan yang mau masuk ke Niger.
Djaounsede Madjiangar, Juru bicara WFP untuk wilayah Afrika barat, mengklaim ada sekitar 6 ribu ton bahan makanan dari WFP, di antaranya makanan untuk anak-anak gizi buruk, tak bisa masuk ke Ibu Kota Niamey.
Dalam wawancara dengan RIA yang dipublikasi pada Senin, 18 September 2023, Sule mengklaim sanksi ECOWAS terhadap Niger telah mencederai pakta-pakta yang tertuang dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Kami mengutuk posisi ECOWAS karena tidak ada situasi politik sekeras ini hingga berdampak pada barang-barang kemanusiaan,” kata Sule. Dia menambahkan sejak awal krisis terjadi, militer Niger telah mempelajari kemungkinan mengalihkan kanal-kanal pasokan dan sedang bernegosiasi dengan pemerintahan yang dianggap ramah seperti Burkina Faso, Guinea, al-Jazair dan Turki.
Sumber: RT.com
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
