Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Kerap Menentang Trump, Ketua MA Siap Pimpin Sidang Pemakzulan

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts akan menjadi tokoh sentral dalam drama pemakzulan Trump saat memimpin sidang Senat.

3 Januari 2020 | 11.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts akan menjadi tokoh sentral dalam drama pemakzulan Trump saat memimpin persidangan di Senat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia akan memimpin persidangan pemakzulan di Senat, yang akan fokus pada tuduhan bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Demokrat Joe Biden, pesaing utama Trump dalam pilpres November 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DPR AS yang dipimpin Demokrat menyetujui dua pasal pemakzulan pada 18 Desember, membuka jalan untuk persidangan di Senat, yang dipimpin oleh sesama Republikan Trump.

Roberts, 64 tahun, adalah sosok pendiam dan santun. Selama persidangan pemakzulan Trump, dia akan memiliki peran simbolis sebagai hakim, dengan para senator memberikan suara penting, dikutip dari Reuters, 3 Januari 2020.

John Roberts sering berselisih dengan Trump karena berlainan sikap terhadap beberapa kebijakan presiden.

Dalam pesan akhir tahun pada Selasa, Roberts mengisyaratkan perselisihan masa lalu dengan Trump, mengatakan peradilan independen adalah sumber utama persatuan dan stabilitas nasional, dan meminta rekan-rekan peradilannya untuk mengedepankan kepercayaan publik dengan menghakimi tanpa rasa takut.

Trump telah berulang kali mengkritik pengadilan federal dan hakim yang telah memblokir kebijakannya, sementara beberapa anggota parlemen Demokrat menyatakan bahwa mayoritas konservatif Mahkamah Agung memiliki motif politik daripada menafsirkan sesuatu sesuai hukum.

Ketua Mahkamah Agung AS John G. Roberts Jr. (tengah). [Doug Mills/The New York Times]

Dikenal karena pendekatannya yang hati-hati terhadap kasus-kasus besar, ia memegang satu dari hanya sembilan suara yang akan memutuskan pada akhir Juni apakah catatan keuangan Trump dapat diungkapkan kepada komite kongres yang dipimpin Demokrat dan seorang jaksa penuntut New York.

Roberts menolak berkomentar. Selama penampilan publik yang jarang di New York pada bulan September, Roberts tampak khawatir tentang politik fanatik bipartisan Washington di bawah Trump.

"Ketika Anda tinggal di lingkungan politik yang terpolarisasi, orang cenderung melihat segala sesuatu dalam istilah itu. Bukan itu fungsi kami di pengadilan," katanya.

Mereka yang mengenal Roberts, termasuk mantan panitera, mengatakan bahwa ia akan mengambil perannya dengan serius. Sebagai ahli sejarah, ia kemungkinan membaca persidangan pemakzulan sebelumnya dari Presiden Andrew Johnson dan Bill Clinton, kata mereka.

Roberts adalah seorang konservatif yang ditunjuk oleh Presiden Republik George W. Bush, dan memiliki reputasi di Washington sebagai konservatif tradisional dan pembela kuat Mahkamah Agung sebagai cabang pemerintahan yang independen.

Dia melayani pemerintahan Presiden Republik Ronald Reagan. Bush menunjuknya ke pengadilan banding federal di Washington pada tahun 2003 sebelum memilihnya untuk jabatan ketua pengadilan dua tahun kemudian.

Roberts sering dipandang sebagai inkrementalis (seorang yang mengerjakan sesuatu secara bertahap) dalam filosofi yudisialnya, sadar akan fakta bahwa Mahkamah Agung mengambil risiko legitimasi jika mayoritas 5-4 konservatifnya dicirikan sebagai terlalu agresif dalam menggerakkan hukum ke kanan.

Meskipun demikian, ia telah memilih secara konsisten dengan rekan-rekannya yang konservatif tentang isu-isu seperti hak-hak gay, aborsi, kebebasan beragama dan hak senjata. Tetapi pada 2012, ia mematahkan tradisi dan memberikan suara untuk memutuskan untuk menegakkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau, juga dikenal sebagai Obamacare, program kesehatan Presiden Demokrat Barack Obama.

Awal tahun ini, ia kembali memihak kaum liberal pengadilan ketika pengadilan memutuskan 5-4 terhadap upaya pemerintahan Trump untuk menambahkan kolom pertanyaan kewarganegaraan pada sensus 2020.

Ekspresi Presiden AS Donald Trump, saat melakukan kampanye di Battle Creek, Michigan, 19 Desember 2019. DPR AS mengesahkan pasal pemakzulan Trump dengan tuduhan menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan kongres terkait isu Ukraina. REUTERS/Leah Millis

Roberts bentrok dengan Trump secara lebih langsung pada November 2018 ketika dia mengambil langkah yang tidak biasa dalam mengeluarkan pernyataan membela pengadilan federal setelah Trump berulang kali mengkritik para hakim yang telah memutuskan menentang pemerintahannya.

Kasus-kasus tentang catatan keuangan Trump, dengan keputusan yang dikeluarkan pada akhir Juni, menempatkan Roberts dan Trump di jalur perselisihan lain.

Pakar hukum mengatakan Trump, yang tidak seperti presiden sebelumnya telah menolak untuk merilis catatan pajaknya.

Dalam sidang Senat yang akan berlangsung pada bulan Januari, peran Roberts sebagai ketua umum terbatas terutama untuk menjaga proses tetap pada jalurnya. Namun, Roberts dapat diminta untuk memutuskan apakah saksi tertentu harus dipanggil.

Jika mayoritas senator tidak setuju dengan keputusan yang dibuatnya dalam sidang pemakzulan Trump, mereka dapat memilih untuk membatalkan keputusannya.

 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus