Korupsi Membayangi Kemenangan Thaksin

Thaksin Shinawatra, yang dipastikan sebagai bakal perdana menteri (PM) baru Thailand, tengah menyelesaikan proses penyusunan kabinet yang akan dipimpinnya. Kamis pekan silam, Komisi Pemilu Thailand (EC) secara resmi mengumumkan bahwa partainya, Thai Rak Thai, memenangi pemilu 6 Januari lalu dan meraih suara hampir separuh dari total 500 kursi parlemen. Konglomerat telekomunikasi ini juga telah mengajak dua partai lain yang dipimpin para mantan PM Thailand sebagai mitra koalisinya. Kedua partai tersebut adalah Chart Thai Party (CTP) pimpinan mantan PM Banharn Silpa-archa, dan Partai Aspirasi Baru (NAP) pimpinan Chavalit Yongchaiyudh, yang dipaksa turun dari kursi PM pada awal masa krisis moneter Asia tahun 1997. Thaksin juga mengungkapkan, nominasi kabinet pemerintahan koalisinya akan diajukan pada 14 Februari pekan depan—terdiri dari 36 menteri—untuk mendapat persetujuan dari Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej. Namun, ketidakpastian pemerintahan Thaksin juga meruyak, berkaitan dengan indikasi korupsi selama menjadi menteri pada 1990-an. Thaksin membantahnya. Adalah Komisi Nasional Antikorupsi yang menemukan indikasi korupsi berupa dugaan pembagian transfer yang berlebih kepada sejumlah perusahaan keuangan dan Komisi Valas Thailand dan Departemen Pajak. Bila indikasi tersebut dibenarkan Mahkamah Konstitusi Negara, ada kemungkinan Thaksin dilarang berpolitik selama lima tahun begitu ia diturunkan dari perdana menteri. Dwi Arjanto (dari berbagai sumber)