Kudeta menjelang subuh

MENJELANG subuh, garnisun militer di Dacca bergerak. Dan ketika bangun dari tidurnya Rabu pagi itu, orang pertama di Bangladesh, Abdus Sattar, menyadari bahwa dia kembali menjadi rakyat biasa. Ia digulingkan oleh Letjen. Hussain Mohammed Ershad. "Bangladesh sudah di ujung tanduk. Harus diselamatkan," kata Ershad seusai kudeta 24 Maret itu. Di mata Ershad, pemerintahan Sattar sangat korup, serba lamban, merusak hukum dan aturan, serta gagal mengatasi krisis ekonomi dan pangan. Sedikitnya enam pembantu utama Sattar ditahan pihak berwajib, karena dituduh terlibat korupsi. Termasuk Menteri Keuangan Saufur Rahman, Menteri Tenaga Kerja Atauddin Khan, dan Menteri Perdagangan Chowdhury Ahmed Siddique. Tapi jumlah yang diciduk sudah ratusan. Mengenai Sattar, tak ada niat penguasa baru untuk menangkap dan mengadilinya. "Dia adalah orang yang terhormat. Hanya saja ia tak mampu mengontrol partainya dan memberikan kepemimpinan yang sempurna bagi Bangladesh," ujar Ershad. Sattar, 76 tahun, yang menjadi penjabat presiden sejak 31 Mei 1981, sehari sesudah Jenderal Ziaur Rahman terbunuh memang kurang berdaya mengatasi tindak korupsi oleh pembantunya. Ia sendiri sebetulnya jujur dan sederhana. Bekas Hakim Agung, Sattar adalah kandidat Partai Nasional Bangladesh yang memenangkan pemilihan presiden, 15 November lampau. Dia mengalahkan Kamal Hussain dari Liga Awami--partai yang didirikan oleh Bapak Bangladesh (almarhum) Sheik Mujibur Rahman. Semula Sattar didukung oleh Ershad, tapi tak lama, karena jenderal itu menurut supaya militer ikut berperan dalam pemerintahan. Sattar pernah membentuk (Januari lalu) suatu dewan keamanan nasional, yang terdiri dari para menteri dan para pemimpin angkatan bersenjata. Tapi Ershad tidak puas. Bahkan Sattar dituntut supaya memperkecil jumlah anggota kabinetnya dari 42 menjadi 18 saja Februari lalu). Perubahan kabinet itu pun, bagi Ershad ternyata belum menjamin bahwa pemerintahan sipil akan baik jalannya. Masih perlu keterlibatan militer dalam pemerintahan, menurut Ershad, sekitar dua tahun. Ia menjanjikan pemilihan u,mum, tapi "perlu diciptakan situasi yang cocok sebelumnya." Ershad, 52 tahun, bertekad memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Bangladesh. Pengadilan militer untuk mengadili koruptor sudah dibentuk --sidang pertama akan dimulai April. Berdasarkan hukum Keadaan Darurat, koruptor yang terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Ershad yang kini berkuasa dibantu oleh Laksda. Mahbub Ali Khan, Marsdya. Sultan Mahmud, serta Jaksa Agung K.A. Bakar. Siapakah Ershad? Di masa Pakistan Timur bergolak, 1971, dia berada di Karachi, Pakistan Barat. Kemudian Ershad, bersama sejumlah perwira Bengali lainnya, dipulangkan ke daerah asalnya, waktu kemerdekaan sudah tercapai di Bangladesh. Karir militer baru dimulainya lagi, 1973, dengan pangkat ajudan jenderal. Pertengahan 1975 ia dikirirm ke India untuk mengikuti kursus pertahanan nasional. Sepulang dari India pangkatnya dinaikkan menjadi major jenderal dan kemudian ditunjuk menjadi deputi kepala staf angkatan darat di bawah Ziaur Rahman. Tahun 1978, Ershad menjadi kepala staf penuh. Di lingkungan militer, Ershad dikenal sebagai perwira profesional. Ia semula tidak mau mencampuradukkan tugas tentara dan sipil. Tak heran bila Sattar menunjukkan simpati pada Ershad, orang yang menggulingkannya. Dalam suatu pidato televisi, satu hari setelah kudeta, Sattar masih menyatakan dukungan terhadap penerusnya. "Pengambilalihan kekuasaan oleh militer sebagai hal yang tak terelakkan mengingat masalah ekonomi dan politik terus memburuk," kata Sattar. Bahkan ia mengharapkan penguasa militer sekarang berhasil mengurus Bangladesh --negeri yang dikenal nomor dua termiskin di dunia setelah Bhutan. Bank Dunia memperkirakan Bangladesh, berpenduduk 90 juta, membutuhkan bantuan 500.000 ton bahan makanan untuk Maret saja. Bantuan internasional dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi Bangladesh sekitar US$ 2 milyar per tahun. Aksi Ershad merupakan kudeta keempat sejak Bangladesh merdeka di tahun 1971 --tiga perebutan kekuasaan sebelumnya berdarah, semuanya oleh angkatan darat. Mereka yang digulingkan tentara ialah Mujibur Rahman, Khondarkar Moshtaque Ahmed, Khaleed Moshareff, dan Abdus Sattar. Pengganti Sattar yang ditunjuk penguasa militer adalah Abul Fazal Muhammad Ahsanuddin Chowdhury, pensiunan hakim di Mahkamah Agung. Ia dilantik di Dacca, Sabtu lalu. Penunjukan Chowdhury 67 tahun, merupakan kejutan bagi rakyat Bangladesh. Ia bukan tokoh yang menonjol. Presiden Chowdhury, menurut pengamat politik, cuma tokoh simbol saja. Urusan pemerintahan tetap akan dipegang oleh Ershad bersama dewan penasihatnya.