Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - “UNRWA bukanlah organisasi teroris,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller dalam sebuah konferensi pers pada Rabu. Ia mengatakan bahwa upaya Israel untuk melabeli badan kemanusiaan PBB dengan sebutan tersebut tidak membantu dan mendesak Israel untuk tidak mengeluarkan undang-undang yang berdampak pada hal tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
AS, tambahnya, terus mendukung bantuan di Gaza melalui PBB, namun saat ini tidak dapat mendanai UNRWA.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami telah menjelaskan peran penting yang dimainkan UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan penting lainnya kepada warga Palestina di Gaza - dan di seluruh wilayah, tidak hanya di Gaza," kata Miller dalam sebuah konferensi pers.
"Seperti yang Anda ketahui, saat ini kami dilarang oleh undang-undang untuk memberikan bantuan melalui UNRWA, namun bukan berarti kami tidak mendukung pekerjaan yang mereka lakukan dan kami tidak mendukung cara-cara lain untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan," lanjutnya.
Ia merujuk pada undang-undang yang diberlakukan sejak Januari ketika Israel mengklaim bahwa staf UNRWA telah ikut serta dalam penyusupan ke kota-kota Israel pada 7 Oktober lalu, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut.
"Serangan yang dilancarkan oleh Pemerintah Israel terhadap UNRWA sangat tidak membantu. Mereka tidak melakukan apa pun untuk memajukan tujuan mendapatkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza."
Pada Senin, Knesset Israel menyetujui pembacaan awal RUU yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan mengusulkan untuk memutuskan semua hubungan dengan badan kemanusiaan tersebut.
Setelah melewati pembacaan pertama, undang-undang tersebut akan dibawa ke komite parlemen untuk dibahas lebih lanjut.
UNRWA, yang memiliki lebih dari 30.000 karyawan dan melayani sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina di wilayah tersebut, telah dituduh oleh Israel mempekerjakan "lebih dari 400 teroris" di Jalur Gaza.
Amerika Serikat menangguhkan pendanaan untuk badan PBB tersebut setelah tuduhan "tidak berdasar" dari Israel.
Beberapa negara lain yang juga menarik dana untuk UNRWA telah mengembalikan kontribusinya, termasuk Inggris, Prancis dan Uni Eropa.
Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut. Mereka melobi keras agar UNRWA ditutup karena lembaga tersebut adalah satu-satunya badan PBB yang memiliki mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar para pengungsi Palestina.
Jika badan tersebut tidak ada lagi, demikian argumen Israel, maka masalah pengungsi seharusnya tidak ada lagi, dan hak yang sah bagi para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka tidak diperlukan lagi. Israel telah menolak hak untuk kembali ke tanah air mereka sejak akhir tahun 1940-an, meskipun keanggotaannya di PBB dibuat dengan syarat bahwa para pengungsi Palestina diizinkan untuk kembali ke rumah dan tanah mereka.
MIDDLE EAST MONITOR
Pilihan Editor: Reaksi Faksi-faksi Palestina atas Pidato Netanyahu di Kongres AS
Foto 
