Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan timnya dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengunjungi Moskow, Rusia pada 21 November 2023 untuk menyampaikan kutukan terhadap serangan Israel di Gaza.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam pertemuan selama empat jam dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergey Lavrov, Retno menekankan pentingnya semua negara melihat secara jernih isu Gaza dan mengambil sikap yang adil. Para Menteri Luar Negeri OKI menyampaikan perlunya gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan dapat diberikan secara lancar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Sangat urgent untuk segera mengambil tindakan agar kekerasan dapat dihentikan, gencatan senjata dapat terwujud, dan bantuan kemanusian dapat diberikan secara lancar,” kata Menlu.
Rusia sepakat dengan butir-butir yang ada di dalam resolusi KTT OKI-Liga Arab. Retno menekankan perlunya dukungan dari banyak negara, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), termasuk Rusia.
Selain itu, dalam pertemuan dengan Lavrov dibahas pula serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza utara, dan kemungkinan penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Perdamaian di Palestina
Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Sejak dibentuk pada Konferensi di Rabat, Maroko, pada 22-25 September 1969, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjadi wadah bagi pemimpin negara-negara Islam yang ingin memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara mereka.
Disadur dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabat Declaration menjadi tonggak berdirinya OKI, direspons oleh kekhawatiran atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, terutama setelah kebakaran beberapa bagian Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969.
Awalnya ditekankan pada isu politik, terutama isu Palestina, OKI berkembang menjadi organisasi internasional yang memfasilitasi kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmiah. Transformasi ini mencapai puncaknya dengan adopsi Program Aksi OKI-2025 pada 2016, menetapkan prioritas dan prinsip dasar.
Negara Anggota OKI
Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Turki, OKI terdiri dari 57 negara dengan mayoritas Muslim di Asia dan Afrika. Anggotanya mencakup negara-negara sebagai berikut.
Afghanistan, Albania, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Uni Emirat Arab (UEA), Brunei Darussalam, Burkina Faso, Aljazair, Djibouti, Chad, Indonesia, Maroko, Pantai Gading, Palestina, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Irak, Iran, Kamerun, Qatar, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Komoro, Kuwait, Libya, Lebanon, Maladewa, Malaysia, Mali, Mesir, Mauritania, Mozambik, Niger, Nigeria, Uzbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Suriah, Arab Saudi, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Uganda, Oman, Yordania, dan Yaman.
Dengan keanggotaan Suriah ditangguhkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Islam Luar Biasa Keempat OKI yang diadakan di Makkah pada 14-15 Agustus
Apa yang Dilakukan OKI
Fokus OKI melibatkan isu-isu krusial seperti Palestina, kontraterorisme, Islamophobia, perdamaian, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta sains, teknologi, dan inovasi. Puncak keputusan OKI adalah Islamic Summit, diselenggarakan setiap dua tahun. Pada 2019, KTT tersebut mengesahkan Resolusi Palestina dan Al Quds Al Sharif, menguatkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
OKI juga memiliki CFM yang bertemu setiap tahun. Terakhir kali diadakan di Islamabad pada Maret 2022, menghasilkan dokumen-dokumen penting, termasuk Deklarasi Islamabad yang membahas berbagai isu prioritas OKI.
Selain rapat tingkat menteri luar negeri dan KTT, OKI juga menyelenggarakan pertemuan sektoral seperti pariwisata, ketenagakerjaan, kesehatan, dan budaya. OKI memiliki enam lembaga anak, seperti SESRIC dan International Islamic Fiqh Academy.
Dalam menghadapi tantangan global, OKI melakukan reformasi dan menetapkan prioritas organisasi. Pada tingkat tertinggi, OKI memiliki Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ke-12, Hissein Brahim Taha, sejak November 2021.
Foto 
