Normalisasi Dengan Israel Untungkan Bahrain Dalam Konflik Internal

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar memandang kesepakatan normalisasi dengan Israel, walau kontroversial, memiliki keuntungan untuk Bahrain. Terutama, untuk memprkuat pengauhnya dalam melawan kelompok oposisi di dalam Bahrain.

"Aliansi baru dengan Israel berpotensi memperkuat Bahrain untuk menakhlukkan pemberontakan dan upaya menuju kemerdakaan serta demokrasi," ujar peneliti dari lembaga riset Al-Shabaka, Marwa Fatafta, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Senin, 14 September 2020.

Fatafta menjelaskan, Bahrain sudah lama menghadapi upaya pemberontakan dari oposisi dan warganya sendiri. Dan, hingga sekarang, belum ada tanda-tanda upaya tersebut akan menghilang.

Salah satu contoh pemberontakan terjadi pada peristiwa Arab Springs, 2011. Bahrain, kala itu, berhadapan dengan komunitas Shia yang menentang tindakan represif di sana. Untuk memukul balik mereka, Bahrain sampai meminta bantuan Arab Saudi untuk mengirimkan personil militer. Bahrain, kata Fatafta, tidak ingin hal itu terjadi lagi.

Hal senada disampaikan oleh Mouin Rabbani, peneliti dari Arab Studies Institute. Menurutnya, keputusan Bahrain melakukan normalisasi hubungan Israel pekan lalu akan memberinya jaminan untuk selalu dibantu ketika pemberontakan terjadi. Dan, kata Rabbani, salah satu bantuan itu bisa datang dari Amerika mengingat mereka yang berperan sebagai broker atas normalisasi yang ada.

"Lewat normalisasi, Bahrain telah memastikan dirinya memiliki sekutu yang berkomitmen untuk membantunya menjaga status quo dan mencegah pemberontakan apapun," ujar Rabbani perihal keuntungan yang diterima Bahrain.

"Musuh-musuh Bahrain kebanyakan adalah warganya sendiri," ujar Rabbani menambahkan.

Tak lama setelah Bahrain memutuskan normalisasi dengan Israel, pertentangan memang datang dari organisasi masyarakat dan kelompok oposisi. Salah satunya adalah Al Wefaq pimpinan Ayatollah Sheikh Isa Qassim, Ia, yang saat ini menetap di Iran, menyebut keputusan Bahrain menunjukkan mereka tidak berada di pihak rakyat.

"Ada jurang pemisah yang besar antara mereka yang memimpin dan dipimpin dalam hal pemikiran, tujuan, dan kepentingan. Pemerintah Bahrain telah takhluk secara psikologis dan membebankannya kepada rakyat," ujar Qassim.

ISTMAN MP | AL JAZEERA | REUTERS  

News Link:
https://www.aljazeera.com/news/2020/09/cloneofbahrain-normalisation-deal-israel-2009131-200913194938123.html