Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Internasional

PBB Minta Jaminan Keamanan dari Para Jenderal Sudan setelah Konvoi Bantuan Dijarah

Kepala Bantuan PBB berharap bertemu muka dengan pihak-pihak bertikai untuk memperoleh jaminan keamanan bagi konvoi bantuan.

4 Mei 2023 | 08.40 WIB

Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, berbicara selama pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan Ukraina di markas besar PBB di New York, AS, 6 Februari 2023. REUTERS/ Eduardo Munoz/File Foto
Perbesar
Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, berbicara selama pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan Ukraina di markas besar PBB di New York, AS, 6 Februari 2023. REUTERS/ Eduardo Munoz/File Foto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak faksi-faksi yang bertikai di Sudan, Rabu, 3 Mei 2023, untuk menjamin perjalanan bantuan kemanusiaan yang aman setelah enam truk dijarah dan serangan udara di Khartoum merusak gencatan senjata yang telah disepakati.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan ia berharap bertemu muka dengan pihak-pihak Sudan yang bertikai dalam dua atau tiga hari untuk memperoleh jaminan dari mereka agar konvoi PBB dapat mengirim pasokan bantuan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pertemuan itu bisa terjadi di Khartoum atau lokasi lain, kata Griffiths kepada Reuters dalam sebuah wawancara telepon dari Jeddah, Arab Saudi, menyusul kunjungan ke Port Sudan yang dimaksudkan untuk merencanakan operasi bantuan berskala besar.

"Penting bagi saya untuk kami bertemu secara fisik, bertatap muka untuk membicarakan hal ini, karena kami memerlukan sebuah momen publik yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

PBB telah memperingatkan bahwa pertempuran antara militer Sudan dan milisi Rapid Support Forces (RSF), yang pecah pada 15 April, berisiko menimbulkan bencana kemanusiaan yang dapat meluas ke negara-negara lain. Sudan, Selasa, mengatakan bahwa 550 orang meninggal dunia, dan 4.926 terluka sejauh ini dalam konflik tersebut.

Serangan udara terdengar di Khartoum dan kota-kota tetangga Omdurman dan Bahri, Rabu, bahkan ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk memperpanjang serangkaian gencatan senjata yang goyah dan rusak selama tujuh hari lagi sejak Kamis. Di Khartoum, jutaan orang masih berusaha berlindung dari perang terbuka antara tentara yang menggunakan serangan udara dan artileri berat dan pasukan RSF yang ditempatkan di lingkungan perumahan.

Sebagian besar rumah sakit tutup dan banyak wilayah tanpa listrik dan air sementara pasokan makanan dan bahan bakar menipis.

Dengan mediator internasional mendesak untuk pembicaraan damai, tentara Sudan mengatakan akan mengirim utusan untuk pembicaraan dengan pemimpin Sudan Selatan, Kenya dan Djibouti.

Bantuan telah tertahan di negara berpenduduk 46 juta orang di mana sekitar sepertiganya telah bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Berbicara sebelumnya, Griffiths mengatakan dia telah diberitahu oleh Program Pangan Dunia PBB bahwa enam truk mereka yang melakukan perjalanan ke wilayah barat Darfur telah dijarah dalam perjalanan, meskipun ada jaminan keselamatan dan keamanan.

Griffiths, dalam wawancara dengan Reuters, mengatakan ia berbicara dengan pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan dan komandan milisi RSF Mohamed Hamdan Dagalo, yang biasa dikenal sebagai Hemedti, Rabu, untuk mengatakan kepada mereka bahwa dibutuhkan jalur-jalur bantuan khusus dan operasi pengangkutan udara untuk bantuan-bantuan tersebut.

"Kami sangat jelas sekarang dalam persyaratan operasional kami seperti apa yang kami butuhkan dalam hal komitmen dari mereka," katanya.

REUTERS

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus