Pembangunan di Laut Cina Selatan Merusak Ekosistem dan Terumbu Karang

Menurut Harrison, kerusakan pada terumbu karang di Laut Cina Selatan bisa jadi faktanya lebih buruk dari temuan riset yang dilakukan pihaknya. Sebab terumbu karang yang ada di bawah laut tidak bisa terpotret lewat satelit.

Harrison prihatin karena meski teknologi penangkapan ikan meningkat, tetapi kerusakan ekosistem di Laut Cina Selatan tetap tinggi. Laut Cina Selatan sangat bergantung pada terumbu karang, bahkan ada beberapa spesies terumbu karang di sana, dan ada marine life yang bergantung pada terumbu karang. Dia mengingatkan jika masalah lingkungan ini tidak segera diatasi, maka lingkungan laut di Laut Cina Selatan akan tertinggal dibanding lingkungan laut yang lain, yang bahkan pada akhirnya bisa lumpuh. 

"Perubahan iklim juga tentang perlindungan pada terumbu karang sehingga segala aktivitas yang merusak harus dihentikan.Keberadaan terumbu karang di Laut Cina Selatan adalah salah satu yang terkaya di dunia. Jadi secara logika, kerusakan terumbu karang di Laut Cina Selatan mungkin yang paling parah," ujarnya. 

Harrison menunjuk pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem laut di Laut Cina Selatan adalah negara-negara yang terlibat dalam sengketa, di antaranya Beijing dan Hanoi.

"Mereka tidak tahu harga yang harus dibayar dengan rusaknya ekosistem di Laut Cina Selatan. Kalau kita bisa melakukan riset soal betapa sehatnya ekosistem di Laut Cina Selatan dulu dan seberapa buruk kerusakan yang ditimbulkan saat ini, diharapkan riset itu bisa menggedor kepedulian mereka (negara bersengketa)," kata Harrison.         

Riset Asia Maritime Transparency Initiative CSIS yang dilakukan selama satu tahun menemukan ada 4 ribu terumbu karang di Laut Cina Selatan yang dirusak oleh Cina sebagai dampak pembangunan pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di Laut Cina Selatan.

Sedangkan Andreas Aditya Salim, Penasehat Senior bidang Keamanan Laut dari Indonesia Ocean Justice Initiative, mengatakan ada tiga lembaga lembaga regional perikanan di Laut Cina Selatan yaitu WCPFC (Western & Central Pacific Fisheries Commission), APFIC (Asia Pacific Fishery Commission) dan SEAFDEC (Southeast Asian Fisheries Development Center). Dari total tiga lembaga itu, APFIC dan SEAFDEC berfungsi sebagai advisory dan WCPFC memiliki fungsi manajemen. Namun Laut Cina Selatan dikecualikan meskipun area of competence WCPFC meliputi Laut Cina Selatan.

Di luar dari konteks perikanan, tidak ada lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut di Laut Cina Selatan. Negara-negara yang merupakan anggota ASEAN dan Cina masih dalam proses penyusunan CoC. Belum diketahui pasti kapan dokumen ini akan rampung.

Adapun ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) fokus kepada biodiversity yang berada di dalam wilayah yurisdiksi masing-masing negara ASEAN. Sebab fokus ACB adalah pelaksanaan Convention on Biological Diversity (CBD) yang ruang lingkupnya adalah biodiversity within national jurisdiction.

Menurut Andreas, seluruh negara diharapkan mau mengakui kewajiban perlindungan lingkungan atau dikenal sebagai erga omnes obligation dalam hukum internasional. Ini berarti, perlindungan lingkungan sama pentingnya dengan perlindungan HAM. Negara-negara yang tidak menjadi korban perusakan lingkungan dapat meminta pertanggungjawaban ke Cina atas tindakan yang dilakukannya di Laut Cina Selatan (invocation of responsibility by a State other than an injured State sesuai pasal 48 dari Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) dan/atau mengambil langkah-langkah tertentu untuk menekan Cina agar menghentikan aktivitasnya di Laut Cina Selatan yang sesuai pasal 54 dari Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts.

Pilihan editor: Australia Sebut ASEAN Hadapi Destabilisasi di Kawasan