Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan umum di Kamboja akhir pekan lalu mendapat kecaman luas dari pembela hak asasi manusia. Seruan supaya komunitas internasional tak melegitimasi hasil dari pemilu tersebut menguat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Partai Rakyat Kamboja atau CPP yang berkuasa mengumumkan kemenangan telak dalam pemilu pada Minggu, 23 Juli 2023. Menurut panitia pemilu, seperti dilansir Reuters, partai politik yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen itu meraup sekitar 84 persen suara pemilih atau sama dengan 8,1 juta orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Setelah Hun Sen berkuasa selama 38 tahun, kepemimpinan di Kamboja saat ini berpotensi dialihkan ke putra sulungnya, Hun Manet. Partai oposisi Candle Light Party tak mengikuti pemilu Kamboja kemarin karena dianulir oleh komisi pemilihan.
“Pemilu Kamboja berlangsung tidak bebas dan tidak adil,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller dalam keterangan pada Minggu.
Jejaring regional ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) saat jumpa pers di Jakarta pada Senin, 24 Juli 2023, menyerukan supaya komunitas internasional tidak melegitimasi hasil dari Pemilu Kamboja. “Pemilu seperti ini semakin menjadi alat para pemimpin otoriter untuk mengonsolidasikan kekuasaannya, menggerogoti pemilu sebagai salah satu pilar inti demokrasi,” kata Anggota Dewan APHR dan mantan anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari.
Hun Sen, mantan gerilyawan Khmer Merah telah dituduh oleh para aktivis, secara terbuka mengancam saingannya dan menghasut kekerasan, termasuk dalam pemilu kemarin. Dewan pengawas Meta Platforms merekomendasikan penangguhannya dari Facebook saat ia kampanye. Pihaknya membantah menganiaya lawan.
Sejauh ini belum ada lini masa yang jelas soal penyerahan kekuasaan di Kamboja. Namun saat wawancara dengan Phoenix TV pada Kamis, 20 Juli 2023, Hun Sen memberi isyarat bahwa putranya Hun Manet, jenderal militer yang menempuh pendidikan di Barat, siap menjadi pemimpin beberapa bulan lagi.
Kursi Majelis Nasional atau dewan rendah Kamboja akan membuat Hun Manet memenuhi syarat, jika didukung oleh DPR. Juru bicara partai Sok Eysan mengatakan "sangat jelas" Hun Manet memenangkan kursi.
Hun Manet tak banyak tampil di media. Tidak ada petunjuk mengenai visinya untuk Kamboja dan 16 juta penduduknya.
Dia memperoleh gelar master di Universitas New York dan gelar doktor di Universitas Bristol, keduanya di bidang ekonomi. Ia menghadiri akademi militer West Point. Pengalaman ini membantunya naik pangkat militer Kamboja menjadi kepala tentara dan wakil komandan angkatan bersenjata.
ASEAN Perlu Memainkan Peran
Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Divisi Asia Phil Robertson saat jumpa pers pada Senin, 24 Juli 2023, menyoroti soal banyaknya dugaan pelanggaran terhadap hak mendasar manusia di Kamboja, juga yang secara khusus terkait dengan pemilu kali ini. ASEAN, menurutnya, perlu memainkan peran dalam meyakinkan Kamboja untuk menghentikan segala bentuk pengekangannya terhadap sipil, termasuk soal keikutsertaan partai oposisi, boikot warga, hingga penutupan media.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sudah lama memegang prinsip non-intervensi dalam kaitannya dengan kebijakan masing-masing negara anggota. ASEAN, yang tahun ini dipimpin Indonesia, juga mendapatkan kritik tajam dalam menangani krisis Myanmar sebab pendekatannya dianggap belum secara signifikan menyelesaikan isu tersebut.
Wakil Ketua APHR dan mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago, menilai ASEAN perlu tetap maju dan menyampaikan perhatiannya soal Kamboja. Baginya pemilu yang bebas dan adil sesuai dengan piagam ASEAN dan blok perlu menyuarakan ini.
Analis telah memperkirakan transisi di Kamboja akan terjadi dalam jangka menengah. Ruang itu dianggap dapat memberi Hun Manet waktu untuk mendapatkan legitimasi dengan publik dan elit politik.
Fokus utamanya adalah jika dia berusaha mengarahkan Kamboja keluar dari orbit Cina dan memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat yang terus-menerus tegang oleh pendekatan tangan besi ayahnya.
Amerika Serikat meminta Kamboja untuk memulihkan demokrasi multi-partai yang sejati, mengakhiri perkara yang bermuatan politik, dan membatalkan vonis terhadap pengkritik pemerintah. Washington juga mau Phnom Penh mengizinkan media independen beroperasi tanpa campur tangan untuk "meningkatkan kedudukan internasional negara tersebut".
"Sebagai tanggapan, Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada individu yang merusak demokrasi dan menghentikan program bantuan asing tertentu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Komando PBB dan Korea Utara Buka Pembicaraan Nasib Travis King
Foto 
