Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
HONG KONG - Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mendesak para demonstran pro-demokrasi agar mengakhiri unjuk rasa setelah salah satu tuntutan mereka dipenuhi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam jumpa pers kemarin, Lam mengatakan prioritas pemerintahannya saat ini adalah mengakhiri kekerasan, menjaga supremasi hukum, dan memulihkan ketertiban serta keamanan di masyarakat. "Karena itu, pemerintah harus menegakkan hukum secara ketat terhadap semua kekerasan dan tindakan ilegal," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati demikian, dia tetap akan mengajak kelompok-kelompok yang telah berpartisipasi dalam demonstrasi untuk berdialog. Lam pun akan mengundang tokoh masyarakat, kalangan profesional, serta akademikus guna mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat dan meminta saran atau usul mereka sebagai bahan solusi.
"Jelas bahwa banyak dari kita yang merasakan ketidakpuasan dalam masyarakat, jauh melampaui rancangan undang-undang (RUU). Mari kita ganti konflik dengan dialog, dan mari kita cari solusi," ujar Lam. Namun dia mengisyaratkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan para demonstran harus dihentikan sebelum dialog dimulai.
Permintaan ini dilontarkan Lam setelah sehari sebelumnya mengumumkan mencabut Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang kontroversial dan memicu krisis politik di Hong Kong selama beberapa bulan terakhir.
Jutaan warga turun ke jalan-jalan Hong Kong sejak Juni lalu karena menolak RUU yang akan memungkinkan ekstradisi ke Cina daratan. Lam sempat menangguhkan pembahasan RUU Ekstradisi tersebut dari parlemen dan mengatakan bahwa RUU tersebut "sudah mati".
Namun hal itu tidak mampu meredakan ketegangan dan aksi demonstrasi karena khawatir rancangan itu akan kembali dibahas parlemen.
Lam mengakui bahwa kemarahan terhadap ketidaksetaraan dan pemerintah telah meningkat dan perlu ditemukan solusi pemecahannya. Dia juga meminta agar para demonstran moderat meninggalkan sekutu militan mereka yang kerap terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.
Namun pencabutan rancangan undang-undang itu dinilai terlambat karena perhatian massa tidak lagi hanya pada RUU, tapi juga pada aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran selama gelombang protes berlangsung. "Kami semua menderita akibat bencana kemanusiaan yang disebabkan pemerintah dan kepolisian," tutur Joshua Wong, salah satu tokoh terkemuka di kalangan demonstran.
RUU Ekstradisi merupakan akar penyebab terjadinya gelombang demon strasi di Hong Kong selama hampir tiga bulan terakhir. Masyarakat menilai RUU itu dapat merusak independensi hukum Hong Kong.
Dalam kesempatan itu, Lam juga mengaku dirinya mendapat dukungan dari Beijing untuk mencabut RUU Ekstradisi. "Dalam setiap prosesnya, pemerintah pusat Cina memahami mengapa kami harus melakukannya. Mereka menghormati pandangan saya, dan mereka selalu mendukung saya," ujar dia.
Lam melontarkan pernyataan ini ketika ditanyai soal alasan pemerintah Hong Kong begitu lama mengambil keputusan untuk mencabut RUU tersebut hingga unjuk rasa telanjur meluas. "Tidak tepat untuk menggambarkan ini sebagai perubahan pikiran," tutur dia. REUTERS | CNA | SCMP | SITA PLANASARI AQUADINI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
