Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Thailand menolak permohonan dari partai pemenang pemilu Move Forward, untuk meninjau kembali keputusan parlemen yang menghalangi calon perdana menteri Pita Limjaroenrat untuk dicalonkan kembali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengadilan dalam putusan pada Rabu, 16 Agustus 2023, menolak untuk menerima kasus tersebut karena diajukan oleh lebih dari 20 orang yang tidak termasuk calon perdana menteri itu sendiri. "Hak mereka tidak dilanggar dan mereka tidak memiliki hak untuk mengajukan pengaduan," katanya tentang para pembuat petisi, dalam keputusan bulat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekutu dari Move Forward mengajukan petisi kepada pengadilan untuk memutuskan keabsahan ketetapan pada 19 Juli oleh anggota parlemen untuk mencegah Pita dicalonkan sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya.
Langkah itu sama sekali menghilangkan harapan dari Move Forward, partai progresif yang ingin memimpin pemerintahan berikutnya. Ini membuka jalan bagi badan legislatif untuk mengadakan pemungutan suara lagi pada perdana menteri paling cepat minggu ini.
Thailand berada di bawah pemerintahan sementara selama lima bulan. Partai-partai terbesarnya di parlemen tidak dapat membentuk pemerintahan setelah Pita, pemimpin partai anti kemapanan Maju, ditolak sebagai perdana menteri oleh anggota parlemen yang bersekutu dengan militer royalis.
Parlemen diperkirakan akan menjadwalkan pemungutan suara dalam beberapa hari untuk pencalonan perdana menteri pengusaha dan politikus baru Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai – kubu yang menempati posisi kedua dalam pemilu.
Partai Move Forward memenangkan pemilu Mei dengan dukungan kaum muda dan perkotaan yang besar untuk platform kebijakan liberalnya. Kemenangan partai menjadi ancaman bagi monopoli bisnis dan kekuatan politik militer.
Namun upayanya untuk membentuk pemerintahan gagal mendapatkan dukungan yang cukup. Penentangan luas terhadap rencananya untuk mengamandemen undang-undang yang dirancang untuk melindungi monarki dari kritik.
REUTERS
Pilihan Editor: Kunjungi AS, Wapres Taiwan Ingin Pastikan Bukan Biang Kerok Masalah?
Foto 
