PPI Australia: Rencana DPR Revisi UU Pilkada Cederai Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) pada Kamis, 22 Agustus 2024, menyatakan rencana DPR merevisi UU Pilkada merupakan tindakan yang mengabaikan kewenangan penguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan mencederai konstitusi. Sikap tersebut juga menunjukkan inkonsistensi hukum dan pengabaian terhadap prinsip bernegara.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan setelah adanya rencana DPR menyetujui Rancangan Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

PPIA bersama dengan kekuatan cabang dan ranting Australia menghormati Putusan MK sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

"Kami mendesak seluruh perangkat negara untuk menjaga dan melaksanakan amanat konstitusi serta mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan sesaat" sebut pernyataan itu.

PPIA meminta agar seluruh warga negara dan pelajar Indonesia di Australia terus berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses pembentukan perundang-undangan, perpolitikan dan kondisi demokrasi Indonesia dengan tetap memperhatikan etika dan menjaga kerukunan. Para pelajar Indonesia di Australia akan terus mendukung mahasiswa di Indonesia dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia.