Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar China untuk Amerika Serikat Qin Gang berterima kasih kepada bos Tesla, Elon Musk, karena mengusulkan zona administrasi khusus untuk Taiwan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilansir Reuters Senin 10 Oktober 2022, Duta Besar China untuk Amerika Serikat, Qin Gang, menekankan seruan Beijing untuk "penyatuan kembali secara damai dan 'satu negara, dua sistem' dalam sebuah tweet pada Sabtu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada @elonmusk atas seruannya untuk perdamaian di Selat Taiwan dan idenya tentang pembentukan zona administratif khusus untuk Taiwan."
“Dengan syarat kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China dijamin, setelah reunifikasi Taiwan akan menikmati otonomi tingkat tinggi sebagai wilayah administrasi khusus, dan ruang yang luas untuk pembangunan,” tulis duta besar itu.
Namun, usulan Musk menuai kemarahan dari duta besar de facto Taiwan untuk AS Hsiao Bi-khim.
“Taiwan menjual banyak produk, tetapi kebebasan dan demokrasi kami tidak untuk dijual,” Hsiao Bi-khim, duta besar de facto Taiwan untuk Washington, mentweet pada Sabtu. "Setiap proposal abadi untuk masa depan kami harus ditentukan secara damai, bebas dari paksaan, dan menghormati keinginan demokratis rakyat Taiwan."
Beberapa hari setelah mengusulkan proposal kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina yang menuai kecaman Kyiv, Musk menyarankan ketegangan antara China dan Taiwan dapat diselesaikan dengan menyerahkan sebagian kendali Taiwan ke Beijing.
"Rekomendasi saya adalah untuk membuat zona administrasi khusus untuk Taiwan, meski mungkin tidak akan membuat semua orang bahagia," kata Musk kepada Financial Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Jumat.
Musk menjawab pertanyaan tentang China, di mana perusahaan mobil listrik Tesla miliknya mengoperasikan pabrik besar di Shanghai.
Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya, telah lama bersumpah untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Pemerintah Taiwan yang diperintah secara demokratis menolak keras klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depannya.
China telah menawarkan Taiwan model otonomi "satu negara, dua sistem" yang serupa dengan yang dimiliki Hong Kong. Namun, usulan itu telah ditolak oleh semua partai politik arus utama di Taiwan dan hanya mendapat sedikit dukungan publik. Terutama setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang keras di Hongkong pada 2020.
REUTERS