Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 1.000 orang mengantre di kedutaan Thailand di Yangon pada Jumat, 16 Februari 2024. Mereka hendak meninggalkan Myanmar setelah junta akan memberlakukan wajib militer kepada para generasi muda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Akhir pekan lalu, junta militer mengatakan bahwa mereka akan menegakkan undang-undang yang mengizinkan memanggil semua pria berusia 18-35 tahun dan perempuan berusia 18-27 tahun untuk bertugas setidaknya selama dua tahun. Militer Myanmar sedang berjuang memadamkan oposisi terhadap kudeta tahun 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Junta menghadapi oposisi bersenjata dan baru-baru ini menderita serangkaian kekalahan besar. Militer kembali berkuasa di Myanmar setelah merebut pemerintahan dari sipil sejak tiga tahun lalu.
Kedutaan Besar Thailand di Yangon telah dibanjiri oleh remaja putra dan putri yang mencari visa untuk keluar dari Myanmar sejak pengumuman Sabtu lalu. Mereka kabur menyusul akan diberlakukannya “Undang-undang Dinas Militer Rakyat.”
Pada hari Jumat, sekitar 1.000-2.000 orang mengular di jalan-jalan dekat misi di pusat kota Yangon. Jumlah ini turun 100 orang sebelum pengumuman pada hari Sabtu.
Kedutaan mengatakan pihaknya mengeluarkan 400 tiket bernomor setiap hari untuk mengatur antrean. Pelajar Aung Phyo, 20, mengatakan dia tiba di kedutaan pada hari Kamis pukul 8 malam dan tidur di mobilnya sebelum mulai mengantri sekitar tengah malam.
“Kami harus menunggu selama tiga jam dan polisi membuka gerbang keamanan sekitar jam 3 pagi dan kami harus berlari ke depan kedutaan untuk mencoba mendapatkan tempat untuk mendapatkan tanda terima,” katanya. Ia menggunakan nama samaran karena takut akan keselamatannya.
“Setelah kami mendapat token, orang-orang yang tidak mendapatkannya masih mengantre di depan kedutaan dengan harapan bisa memberikan tambahan kuota.”
Undang-undang tersebut dibuat oleh junta sebelumnya pada tahun 2010 tetapi tidak pernah digunakan dan tidak jelas bagaimana undang-undang tersebut akan ditegakkan. Tidak ada rincian tentang bagaimana mereka yang dipanggil akan bertugas di dinas militer. Banyak anak muda tidak mau menunggu dan mencari tahu.
“Saya akan pergi ke Bangkok dengan visa turis dan berharap bisa tinggal di sana untuk sementara waktu,” kata Aung Phyo.
“Saya belum memutuskan untuk bekerja atau belajar. Saya hanya ingin melarikan diri dari negara ini.”
Junta mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah untuk mempersenjatai milisi pro-militer saat memerangi lawan di seluruh negeri. Militer menghadapi perlawanan dari “Pasukan Pertahanan Rakyat” anti-kudeta dan kelompok bersenjata yang sudah lama ada dari etnis minoritas.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan pada hari Sabtu bahwa sistem dinas militer diperlukan karena situasi yang terjadi di negara tersebut. Lebih dari 4.500 orang telah terbunuh dalam tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat sejak kudeta pada Februari 2021. Sekitar lebih dari 26.000 orang ditangkap, menurut kelompok pemantau lokal.
NDTV
Pilihan editor: Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
Foto 
