Setelah ongkha montri keluar titah

TELEPON tak henti-hentinya berdering di Istana Chitralada dan di Sekretariat Pribadi Raja Bhumibol Adulyadej ketika krisis politik meletup di Bangkok, pekan lalu. Semua bertanya: "Di mana Baginda?" Para penelepon dari seantero Muangthai itu berharap agar Raja Bhumibol segera mengeluarkan titah untuk menyetop kerusuhan. Ternyata, waktu itu, Raja Bhumibol sedang berunding maraton dengan Dewan Penasihat Raja (Ongkha Montri) mencari cara paling aman untuk menghentikan kekacauan yang ditimbulkan kelompok penentang Perdana Menteri Suchinda Kaprayoon. Hasilnya? Rabu malam pekan lalu, Suchinda dan tokoh oposisi Chamlong Srimuang, seusai menghadap Raja Bhumibol di Istana Chitralada, langsung memberikan penjelasan di televisi. Suchinda berjanji akan memenuhi tuntutan kelompok oposisi tentang perubahan Konstitusi 1991, yang memungkinkannya naik menjadi perdana menteri, sekalipun ia tak ikut pemilu. Dan Chamlong berseru pada demonstran agar menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian Muangthai kembali tenang. Langkah yang sama juga diambil Raja Bhumibol ketika mengatasi krisis politik serupa pada Oktober 1973. Ketika itu, mahasiswa juga melakukan aksi protes menentang kekuasaan militer dalam pemerintahan dan menuntut diberlakukannya kembali sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri Thanom Kitticachorn, yang berkuasa sejak 1963, waktu itu memerintahkan tentara menembak di tempat para demonstran. Akibatnya: 70 orang terbunuh dan 800 orang lagi luka-luka. Situasi baru bisa diatasi setelah Raja Bhumibol menitahkan rakyatnya untuk segera mengakhiri krisis. Buntutnya: Thanom turun panggung dan mengungsi ke Jepang. Titah Raja Bhumibol di saat-saat kritis itu sering dinilai orang terlambat. Namun, turunnya keputusan biasanya memang setelah raja menerima saran Dewan Penasihat Raja terdiri dari sejumlah orang bijak dan tokoh berpengalaman dalam masalah-masalah kenegaraan. Lembaga yang beranggotakan maksimal 14 orang ini, semua dipilih raja secara pribadi, dibentuk untuk membantu kepala negara berhubungan dengan pemerintah dan parlemen, termasuk partai-partai politik. Tugasnya, antara lain, mengkaji ulang seluruh rencana perundang-undangan sebelum disahkan dan memberikan pertimbangan dalam sebuah masalah sebelum titah diturunkan. Dewan Penasihat Raja mengadakan rapat dua kali seminggu untuk membicarakan masalah-masalah mendesak, seperti peristiwa berdarah pekan lalu. Saat ini anggota Dewan Penasihat Raja hanya 10 orang terdiri dari tiga bekas perdana menteri, empat ahli dari universitas, dan dua bekas hakim. Ketua dari lembaga yang beranggotakan tiga jenderal itu adalah Dr. Sanya Dharmasakti, bekas Rektor Universitas Thammasat, yang pernah ditunjuk raja menjabat perdana menteri menggantikan Thanom. Anggota lain yang cukup disegani baik oleh kalangan politisi maupun militer adalah Prem Tinsulanond, dan anggota baru (bekas menteri luar negeri) Siddhi Savetsila. Dalam krisis politik minggu lampau, raja menugaskan khusus Prem untuk mendekati tokoh-tokoh yang berseteru Suchinda dan Chamlong. Dipilihnya Prem karena pernah menjadi atasan Suchinda dan Chamlong. "Prem masih berpengaruh besar dan banyak pengikutnya di kalangan militer," ujar sebuah sumber di Istana Chitralada kepada TEMPO. Namun, tugas pertama Dewan Penasihat Raja yang dibebankan kepada Prem tidak semulus yang diperkirakan. Soalnya, Suchinda, yang kemudian melarikan diri ke Kopenhagen, Denmark, menolak mundur sebagai perdana menteri. Baru setelah Prem dikabarkan mengancam Suchinda dengan mengadakan persekongkolan bersama sejumlah perwira militer, bekas otak pelaku kudeta pada 1991 tersebut kelihatan cemas juga. Selang beberapa jam, ia sudah bersimpuh bersama Chamlong di depan raja. Tak lama kemudian Bangkok kembali tenang. Menurut konstitusi Muangthai, yang mengikuti sistem parlemen Inggris, raja tidak berwewenang ikut campur dalam kegiatan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Raja adalah lambang kesatuan nasional, tradisional, dan kebudayaan negara. Tapi, diyakini rakyat sebagai satusatunya tokoh yang mampu mendamaikan konflik. Sri Indrayati (Jakarta) dan Yuli Ismartono (Bangkok)