Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Thailand Bersiap Terapkan Jam Malam
Thailand Bersiap Terapkan Jam Malam
Thailand Bersiap Terapkan Jam Malam
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BANGKOK – Rapat kabinet pemerintah Thailand menyetujui dekret keadaan darurat selama 30 hari. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan pemerintah mungkin akan menerapkan jam malam serta melarang warga meninggalkan rumah jika situasi dan ancaman keamanan meningkat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pemerintah harus menerapkan keadaan darurat karena situasinya berubah menjadi aksi kekerasan. Keadaan darurat selama 30 hari, atau kurang jika situasinya mereda,” ujar Jenderal Prayut dalam keterangannya seusai rapat kabinet, kemarin.
Kantor sekretariat kabinet mengumumkan bahwa hasil rapat kabinet menyetujui keadaan darurat berlaku sejak 15 Oktober seperti yang diusulkan Dewan Keamanan Nasional. Prayuth berkeras situasi saat ini tidak menjamin adanya deklarasi darurat militer.
Pemerintah mengumumkan dekret darurat setelah meningkatnya aksi demo yang berlangsung di sejumlah lokasi di Ibu Kota Bangkok sejak tiga bulan lalu. Aksi protes di Thailand sejak Agustus lalu itu menyerukan reformasi monarki dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Menurut versi pemerintah, dekret darurat dikeluarkan setelah sekelompok orang yang menamakan diri “Khana Rassadorn 2563” atau Partai Rakyat 2020 menghasut warga untuk berkumpul di Bangkok dalam beberapa kesempatan.
Selain pedemo anti-pemerintah, para pendukung monarki menggelar aksinya. Mereka mengenakan kaus berwarna kuning. Kedua kelompok ini sempat berhadap-hadapan saat menuju Monumen Demokrasi pada Kamis siang lalu.
Di lokasi lain, masih di Kota Bangkok, sekitar 10 ribu pengunjuk rasa berkumpul dan meneriakkan “Prayuth, keluar!” dan “Bebaskan teman kami!”. Aksi para pedemo itu dihadang polisi di Ratchaprasong, persimpangan sibuk di pusat Kota Bangkok. “Anda mendorong kami ke pojok seperti anjing,” ujar Panupong “Mike” Jadnok, salah satu pedemo.
Warga Thailand mengabaikan dekret yang dikeluarkan pemerintah. Sejak Kamis malam lalu, warga tetap berkumpul dan menggelar aksi di sejumlah lokasi di Kota Bangkok. Ribuan orang duduk di atas lembaran plastik di jalan sambil makan camilan dan ada lebih banyak lagi warga yang duduk di trotoar.
“Saya tidak takut. Keadaan darurat atau tidak, saya tetap tidak punya kebebasan,” kata ilustrator berusia 26 tahun, Thanatpohn Dejkunchorn. Dia berniat pulang kerja lebih awal untuk ikut berunjuk rasa dalam aksi protes bersama teman-temannya. “Saya ingin kebebasan ada di negara ini. Saya ingin bebas dari lingkaran setan ini.”
Protes yang meluas sejak Agustus lalu menjadi tantangan terbesar dalam politik Thailand. “Kami harus memberikan pemahaman kepada para pengunjuk rasa,” ujar juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri. Menurut dia, aksi unjuk rasa itu terjadi karena pemimpin aksi tidak memberikan “informasi lengkap” kepada pengunjuk rasa.
Polisi mengatakan akan menangkap semua pengunjuk rasa, meskipun tidak menjelaskan bagaimana mereka akan menuntut puluhan ribu orang. Kelompok pegiat hak asasi Thailand mengatakan sedikitnya 51 orang telah ditangkap sejak Selasa lalu selama aksi protes tersebut.
Jenderal Prayut menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri. “Saya tidak akan berhenti,” katanya kepada wartawan seusai rapat kabinet. Dia memperingatkan orang-orang agar tidak melanggar dekret keadaan darurat. “Tunggu dan lihat saja. Jika Anda melanggar, kami akan menerapkan aturan secara tegas.” Namun para pengunjuk rasa mengecam langkah-langkah darurat itu dan penangkapan para pengunjuk rasa. Para pedemo berencana terus berdemonstrasi.
Partai oposisi parlemen mengutuk tindakan darurat tersebut. Partai Pheu Thai menyerukan kepada Jenderal Prayut Chan-ocha dan pejabat negara agar mencabut keputusan darurat itu. “Selain itu, berhenti mengintimidasi orang-orang dengan segala cara dan bebaskan mereka yang ditangkap,” demikian keterangan partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen itu.
BANGKOK POST | REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA | ASSOCIATED PRESS | SUKMA LOPPIES
Didakwa Membahayakan Ratu
KEPOLISIAN Thailand menangkap dua aktivis pro-demokrasi, kemarin. Otoritas hukum setempat mendakwa keduanya dengan tuduhan membahayakan keamanan Ratu Suthida dalam aksi unjuk rasa pada Rabu sore lalu.
Kedua pedemo yang ditangkap itu adalah Ekachai Hongkangwan dan Paothong Bunkueanum, yang berkerumun di sekitar iring-iringan mobil kerajaan pada Rabu sore lalu. Mereka bisa terancam hukuman penjara mulai 16 tahun hingga seumur hidup.
Ekachai merupakan aktivis yang beberapa kali mengalami serangan fisik dalam sejumlah aksi demo karena kerap mengkritik militer. Paothong, mahasiswa yang juga dikenal sebagai Francis Bunkueanum, terlibat dalam pengaturan aksi protes baru-baru ini.
Insiden dalam aksi demo pada Rabu lalu itu sangat mencengangkan bagi sebagian besar warga Thailand. Sebab, menurut tradisi dan hukum di Thailand, anggota keluarga kerajaan diperlakukan dengan sangat hormat. Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sekelompok kecil orang mengolok-olok iring-iringan mobil kerajaan yang membawa Ratu Suthida dan Pangeran Dipangkorn saat lewat secara perlahan-perlahan. Aparat keamanan berdiri di antara kendaraan dan massa.
Pada saat yang sama, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan anggota keluarga kerajaan lainnya sedang berkendara untuk menghadiri upacara keagamaan kerajaan di Grand Palace. Iring-iringan mobil Ratu Suthida menemui kerumunan kecil yang berkumpul di Gedung Pemerintah di depan pengunjuk rasa.
“Kami tidak diberi tahu oleh polisi ihwal iring-iringan mobil kerajaan yang akan lewat. Kami benar-benar tidak tahu karena mereka tidak memberi tahu kami,” kata Paothong kepada wartawan, kemarin. Ketika mengetahui bahwa iring-iringan mobil yang lewat adalah keluarga kerajaan, Paothong mengatakan, “Saya justru mencoba keluar dari barisan aksi demo dan menggunakan megafon untuk meminta semua orang menjauh, sehingga iring-iringan mobil dapat lewat dengan mudah.”
Pemerintah Thailand telah setuju mengeluarkan dekret keadaan darurat setelah aksi demo meluas sejak Selasa lalu. Pegiat hak asasi Thailand mengatakan sedikitnya 51 orang telah ditangkap. Para pengunjuk rasa mengecam penangkapan dan keputusan dekret darurat itu. Para pedemo mengabaikan dekret tersebut dan berencana tetap berdemonstrasi.
ASSOCIATED PRESS | REUTERS | SUKMA LOPPIES
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo