Tiga Sikap Korea Selatan atas Kiriman Balon Sampah dari Korea Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan di Semenanjung Korea sering kali memunculkan tindakan provokatif dari kedua belah pihak. Salah satu provokasi terbaru adalah pengiriman balon sampah dari Korea Utara ke Korea Selatan.

Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mendukung pengiriman balon berisi kotoran tersebut. Dia menyebut balon-balon itu sebagai “hadiah tulus” untuk pendukung demokrasi liberal yang menuntut kebebasan berekspresi. Dalam pidato yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah Korea Utara pada Rabu pekan lalu, Kim menyatakan bahwa hukum internasional tidak dapat mengatur jalur penerbangan balon sampah Korut tersebut.

Dia menolak klaim dari Kepala Staf Gabungan Korea Selatan bahwa peluncuran balon itu melanggar hukum internasional. Kim Yo Jong juga menyebut peluncuran balon tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi rakyat Korea Utara dan mengkritik pemerintah Korea Selatan yang mengizinkan pembelot Korea Utara mengirim balon ke Korea Utara. Dia menambahkan bahwa warga Korea Selatan akan terus harus membersihkan sampah yang dikirimkan oleh warga Korea Utara di masa depan.

Korea Selatan telah mengambil tiga sikap utama dalam menghadapi masalah ini, apa saja?

1. Mengecam Pernyataan Kim Yo Jong

Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Kamis mengecam pernyataan Kim Yo Jong sebagai "kontradiktif." Kementerian tersebut menyatakan bahwa Korea Utara adalah rezim yang mengekang kebebasan berekspresi dengan undang-undang yang melarang pemikiran reaksioner dan kebebasan berbicara. 

Kementerian juga menekankan bahwa pernyataan Kim Yo Jong mengenai peluncuran balon yang akan terus berlanjut menunjukkan bahwa balon tersebut dikirim oleh otoritas Korea Utara. Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menyelidiki 260 balon yang berisi sampah dan kotoran dari Korea Utara, menganggap pengiriman tersebut sebagai pelanggaran Perjanjian Gencatan Senjata tahun 1953. Pernyataan UNC ini muncul sehari setelah Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan UNC mengenai peluncuran balon tersebut. UNC menyatakan bahwa penyelidikan resmi sedang dilakukan bersama Komisi Pengawas Negara Netral yang akan memberikan pengawasan pihak ketiga.

2. Balas dengan Siaran Pengeras Suara

Korea Selatan telah memperingatkan Korea Utara bahwa mereka akan mengambil tindakan pembalasan, termasuk siaran propaganda melalui pengeras suara besar yang dipasang di perbatasan. Siaran ini dilakukan pada Minggu sore, dan apakah akan ada lebih banyak lagi tergantung pada respons Korea Utara, kata militer Korea Selatan. "Langkah-langkah yang akan kami ambil mungkin tak tertahankan bagi rezim Korea Utara, tetapi mereka akan mengirimkan pesan harapan dan cahaya kepada pasukan Korea Utara dan rakyatnya," kata Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan.

3. Menangguhkan Kesepakatan Militer

Bulan ini, pemerintah Korea Selatan sepenuhnya menghentikan kesepakatan militer untuk mengurangi ketegangan tahun 2018 dan memulai kembali siaran propaganda melalui pengeras suara di sepanjang perbatasan sebagai respons terhadap peluncuran balon udara oleh Pyongyang. Aksi ini membuat Korea Utara marah dan memperingatkan bahwa Seoul menciptakan "krisis baru".

Sebagai info, sehari setelah mengirim ratusan balon berisi kotoran melintasi perbatasan ke Korea Selatan, Korea Utara melanjutkan provokasinya dengan menembakkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek (SRBM) ke Laut Timur pada Kamis pagi. JCS Korea Selatan mengumumkan pada hari Kamis bahwa peluncuran SRBM tersebut dilakukan dari daerah Sunan di Pyongyang, Korea Utara, sekitar pukul 06:14 pada hari yang sama. Rudal-rudal tersebut terbang sekitar 350 kilometer sebelum jatuh di Laut Timur.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | EIBEN HEIZAR | DIMAS KUSWANTORO 

Pilihan Editor: Pemimpin Oposisi Korea Selatan Didakwa atas Transfer Dana ke Korea Utara