Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa negara anggota Uni Eropa telah meminta agar sanksi terhadap Iran diperluas sebagai tanggapan atas serangan Teheran terhadap Israel dan layanan diplomatik blok tersebut akan mulai mengerjakan proposal tersebut, kata kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell pada Selasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dilansir dari reuters.com, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell mengatakan pengajuan tersebut akan memperluas sanksi yang berupaya membatasi pasokan drone Iran ke Rusia sehingga juga mencakup penyediaan rudal dan juga dapat mencakup pengiriman ke negara-negara proksi di Timur Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat, dan organisasi internasional. Berikut sejumlah embargo yang pernah diterima oleh Iran dari negara-negara tersebut:
1. Embargo Amerika Serikat pada 1979
Dilansir dari cnn.com, sejarah sanksi AS terhadap Iran dimulai pada tahun 1979, ketika para sandera ditahan di Kedutaan Besar AS di Teheran. Pemerintah AS membekukan aset-aset pemerintah Iran di AS dan bank-bank AS di luar negeri, dengan jumlah total $12 miliar, menurut Departemen Keuangan AS.
Pembekuan tersebut akhirnya diperluas menjadi embargo perdagangan penuh hingga perjanjian ditandatangani dengan Iran pada tahun 1981. Namun, Iran bersikeras menerima pembayaran dalam bentuk emas dan bukan dalam dolar AS sehingga pemerintah AS mentransfer 50 ton emas ke Iran sekaligus mengambil alih kepemilikan emas Iran dalam jumlah yang setara yang telah dibekukan di Bank Federal Reserve New York.
Iran akhirnya membebaskan 52 sandera yang ditangkap di Kedutaan Besar AS di Teheran pada 20 November 1981. Pemblokiran aset pun dibatalkan dan embargo tersebut dicabut.
Embargo selanjutnya yang oleh AS kepada Iran terjadi pada 1987 atas dukungan Iran terhadap terorisme internasional, dan pada 1995 atas keterlibatan AS dalam pengembangan minyak bumi di Iran.
2. Embargo United Nations (UN)
Dilansir dari archive.globalpolicy.org, Pada Juni 2006, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang mendukung tawaran insentif diplomatik dan ekonomi dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya (P5) beserta Jerman, dan menekankan pada Iran untuk menghentikan semua program pengayaan uranium pada 31 Agustus.
Pada Desember 2006, Teheran gagal mematuhi resolusi tersebut. Dewan Keamanan kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Iran dalam perdagangan bahan dan teknologi nuklir. Pada 2007, International Atomic Energy Agency (IAEA) memberikan penawaran kepada Teheran mengenai masa tenggang 60 hari, namun hal tersebut juga diterima oleh Iran.
Iran bersikeras untuk terus melakukan pengayaan uranium, dengan alasan bahwa Iran berhak melakukannya tanpa campur tangan pihak luar dan dalam batasan hukum internasional. Walaupun badan intelijen AS menyatakan bahwa Iran telah mengakhiri penelitian senjata nuklirnya pada tahun 2003, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1803 untuk menegaskan kembali dan menegakkan sanksi sebelumnya.
3. Embargo Uni Eropa (UE) dan Britania Raya
Dilansir dari jurnal Humanities and Social Sciences Communications, embargo UE terhadap Iran mengikuti pola yang berbeda dengan AS. Awalnya, tiga negara dominan Uni Eropa, yaitu Perancis, Jerman, dan Inggris, memulai perundingan dengan Iran atas keprihatinan internasional terkait program nuklirnya. Sanksi UE terutama terfokus pada penegakan sanksi PBB yang telah ada sejak tahun 2006.
Sanksi yang diberikan UE kepada Iran mencakup pelarangan impor minyak mentah dan produk minyak bumi Iran, pembekuan aset bank sentral Iran di Uni Eropa, pemblokiran perdagangan emas, berlian, dan logam mulia dengan Iran dan pemblokiran ekspor peralatan dan teknologi petrokimia.
Meskipun demikian, kurangnya konsensus dalam UE terlihat dalam pola yang berbeda, di mana negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan Jerman memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemberlakuan sanksi. Hal ini menunjukkan kurangnya koherensi dalam kebijakan sanksi UE terhadap Iran. Proses negosiasi dengan Iran akhirnya tercapai pada tahun 2015 setelah pembentukan European External Action Service (EEAS) dan diadopsinya Perjanjian Lisbon.
Foto 
